PortalMadura.Com – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, harapan Indonesia untuk menaikan daya tawar kepada PT Freeport saat ini berada ditangan DPR. Pasalnya, perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah disetujui pemerintah juga harus mendapat restu dari DPR sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Penggantian KK menjadi IUPK Freeport oleh Pemerintah beberapa waktu lalu, secara langsung telah merubah klausul awal dalam KK, dengan adanya IUPK secara otomatis menggugurkan apa yang ada dalam KK. Artinya pemerintah telah melakukan negoisasi lebih awal sebelum waktunya habis. Padahal seharusnya pembicaraan kontrak dibicarakan 2 tahun sebelum masa kontrak habis yaitu tahun 2019”, tutur Jajat dalam rilisnya yang diterima Redaksi PortalMadura.Com, Rabu (8/7/2015).
Menurut Jajat, DPR akan memegang peranan penting dalam negosiasi ini, jangan sampai DPR membiarkan Indonesia didikte oleh asing. Karena dengan permintaan lebih awal dari Freeport seharusnya pemerintah mempunyai daya tawar lebih tinggi mengingat begitu besarnya hasrat Freeport untuk segera memperpanjang kontraknya dengan Indonesia. Jajat menghimbau untuk itu DPR harus siap melakukan langkah radikal untuk membela kepentingan Indonesia.
“Jika pemerintah saja bisa mengambil keputusan dengan mengabaikan aturan yang ada, lantas mau dibawa kemana arah negara ini ? DPR jangan mau terus-terusan dikibuli oleh pemerintah. Jika memang pemerintah melanggar dan DPR dipaksa melakukan langkah radikal, maka langkah itu tetap harus dijalankan. DPR harus menjadi benteng bagi Indonesia, bukan malah membiarkan pemerintah mengeluarkan keputusan yang merugikan Indonesia.” tutup Jajat.(rls/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
