PortalMadura.com– Bencana ekologis berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan utara Pulau Sumatera sejak akhir November 2025 terus menunjukkan dampak kemanusiaan yang mengerikan. Hingga Selasa, 30 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.141 orang meninggal dunia dan 163 lainnya masih dalam pencarian.
Bencana ini meluas ke 52 kabupaten/kota di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Akibat bencana, sekitar 399.200 warga terpaksa mengungsi, sementara lebih dari 166.000 rumah rusak. Kerusakan juga menimpa ribuan fasilitas umum, termasuk sekolah, puskesmas, jembatan, dan infrastruktur vital lainnya.
Di tengah upaya penanganan darurat, sejumlah relawan dan pemengaruh publik yang aktif menyuarakan kondisi di lapangan mengaku menghadapi ancaman dan teror. Salah satunya Sherly, seorang konten kreator yang sebelumnya dikenal mengkritik kebijakan pemerintah pada 2019—termasuk wacana pemindahan ibu kota di era Presiden Joko Widodo.
Sherly menegaskan bahwa dirinya dan sesama pemengaruh yang bersuara soal bencana Sumatera bukan musuh negara, melainkan bagian dari masyarakat yang peduli. Ia pun mendesak pelaku maupun dalang di balik aksi teror untuk segera menghentikan intimidasi terhadap para relawan dan juru bicara kemanusiaan.
“Kami hanya ingin membantu dan memastikan suara korban didengar,” ujarnya, menekankan pentingnya ruang aman bagi siapa pun yang terlibat dalam respons bencana.
BNPB menyatakan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, lembaga kemanusiaan, dan relawan untuk mempercepat evakuasi, distribusi logistik, serta pemulihan infrastruktur. Sementara itu, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran tanggap darurat dan meminta masyarakat tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih berlangsung.
Dengan korban mencapai angka empat digit dan ratusan ribu jiwa kehilangan tempat tinggal, bencana ini menjadi salah satu yang terparah dalam sejarah modern Indonesia—menjadi pengingat mendesak akan pentingnya mitigasi bencana berbasis ekosistem dan solidaritas nasional.





