PortalMadura.Com, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta para penggerak aksi untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi unjuk rasa terkait Pemilihan Umum 2019.
Ketua KPAI Susanto menuturkan pelibatan anak dalam aksi unjuk rasa masih berpotensi terjadi mengingat tahapan Pemilu 2019 masih berjalan.
Hal itu merujuk pada hasil temuan sementara KPAI bahwa anak-anak yang terlibat dalam aksi ricuh 21-22 Mei mengaku dipengaruhi oleh pihak lain seperti guru ngaji, guru agama, atau teman sebaya mereka.
“KPAI mengimbau kepada seluruh pihak, termasuk tokoh agama, para khatib, agar tidak mengajak anak untuk kegiatan politik apapun, terutama kegiatan yang mengarah kepada penyalahgunaan kegiatan politik,” ujar Susanto di Jakarta. dilaporkan Anadolu Agency, Selasa (28/5/2019).
Susanto menegaskan anak-anak harus dilindungi dari kegiatan politik berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
KPAI juga meminta para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa.
Kementerian Sosial menyatakan ada 52 anak yang sedang menjalani rehabilitasi setelah terlibat dalam aksi unjuk rasa pada 21-22 Mei lalu.
Mereka berusia 14 Tahun hingga 17 Tahun dan sebagian berasal dari luar Jakarta.
Kemensos masih mendalami lebih lanjut kronologi dan pemicu keterlibatan mereka.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mencatat ada 170 anak yang menjadi korban dan dilayani oleh fasilitas-fasilitas kesehatan akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
