PortalMadura.com

Lahan Korupsi Baru, Penggunaan Dana Desa Jangan Libatkan Kontraktor

  • Minggu, 6 Agustus 2017 | 09:27
Lahan Korupsi Baru, Penggunaan Dana Desa Jangan Libatkan Kontraktor
Informasi, Pengaduan dan Laporan

PortalMadura.Com- Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, peran masyarakat dalam penggunaan dana desa sangat dibutuhkan. Hal ini agar transparansi dan kualitas pengerjaan bisa terkontrol.

Presiden Joko Widodo ingin dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan desa itu sendiri. Salah satunya, dengan tidak menunjuk kontraktor saat menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

“Pengerjaannya beliau sudah bilang, jangan pakai kontraktor, supaya itu betul-betul dikerjakan oleh masyarakat. Kalau bisa padat karya. Kalau bangun jalan ya batu, pasirnya dari desa itu supaya uang berputar di desa dan daya beli masyarakat membaik,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip PortalMadura.Com dari liputan6.com, Minggu (6/8/2017).

Dana desa memang salah satu program prioritas pemerintah. Gunanya untuk mendorong kemajuan ekonomi dan keseimbangan pembangunan antara di kota dan di desa. Dana ditransfer pemerintah pusat langsung ke desa.

Baca Juga:  Dana Desa Tak Cukup Bebaskan Warga Dari Kekeringan, Kades Ini Kuras Uang Pribadi

Jokowi sejak awal sudah mengingatkan agar dana desa digunakan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja maupun mendorong daya beli masyarakat. Dengan kondisi ekonomi tak menentu ini, peran ekonomi di daerah sangat penting.

“Sehingga dalam pelaksanaan dana desa itu harus betul-betul dijaga jangan sampai bocor atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif,” imbuh dia.

Harijadi Bangkalan

Pengawasan dan penggunaan dana desa tidak bisa dianggap sebelah mata. Total dana desa pada 2017 mencapai Rp 60 triliun. Dana ini terus naik dari tahun ke tahun. Karena itu, pengawasan ekstra harus dilakukan semua pihak.

“Jadi memang betul Kementerian Desa lalu aparat hukum termasuk Pemda harus betul-betul mengawasi penggunaan dana desa ini supaya sesuai dengan yang diharapkan Presiden,” ucap dia.

Baca Juga:  Penuhi Kebutuhan Lebaran, Warga Serbu Pasar Sattoan

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka suap terkait pengusutan perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana desa di Pamekasan, Madura.

Mereka adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafii (ASY), Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya (RUD), Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo (SUT), Kades Dasok Agus Mulyadi (AGM), dan Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin (NS).

Dalam kasus ini, para pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga memberikan janji atau hadiah kepada Kajari Pamekasan sebesar Rp 250 juta.

Suap diberikan untuk menghentikan pengusutan yang dilakukan Kejari dalam dugaan korupsi proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa.(*)

Loading...
Advertisement
Iklan Murah

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional