PortalMadura.Com, Bangkalan – Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Mahmudi meminta Pemerintah Desa (Pemdes) terbuka atas pengelolaan keuangan desa.
“Semua kegiatan itu harus dikelola berdasarkan asas keterbukaan, entah itu PKH, dana desa, dan lainnya. Semua pihak itu harus mengetahui,” terang dia, Rabu (8/11/2017).
Untuk mewujudkan hal itu, pihaknya telah mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat untuk melaporkan segala aktivitas program yang ada di desa melalui papan pengumuman, sehingga semua lapisan bisa mengetahui peruntukan anggaran di desa.
“Saya sudah menginstruksikan kepada DPMD untuk melakukan pengumuman kepada masyarakat tentang program di desa, ya dengan mencantumkan kegiatannya di papan pengumuman gitu. Jadi, semuanya tahu,” katanya.
Senada dengannya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pembangunan Desa (KPD) Bangkalan, Mubarok menuturkan, bahwa transparansi tentang penggunaan keuangan di desa memang harus dilakukan. Sebab, konsep tersebut mengacu kepada Undang-undang keterbukaan pubik, sehingga dari hal itu akan berdampak kepada kesadaran masyarakat dalam membangun desanya.
“Ya tinggal ada kemauan saja dan ada kesadaran dari masyarakat, bahwa semua hal yang berkaitan dengan kepentingan umum harus diketahui masyarakat,” tuturnya.
Dengan demikian, pihaknya akan mengakomodir semua lapisan masyarakat dengan melibatkan pemuda di berbagai desa agar ikut andil dalam pembangunan di desa.
“Kami siap mengakomodir pemuda desa agar ikut andil dan memberikan kontrol, karena kami percaya, para pemuda desa itu memiliki pengetahuan tentang desa,” tandasnya. (Hamid/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
