PortalMadura.Com, Sumenep – Sejumlah aktivis mahasiswa Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) mendatangi kantor BPRS Bhakti Sumekar. Mereka kembali menyoroti pengangkatan komisaris yang berijazah D3, padahal sesuai aturan minimal harus berijazah Strata Satu (S1).
“Kedatangan kami ke sini (kantor BPRS, red) untuk mempertanyakan pengangkatan ibu bupati, Nurfitriana Busyro sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar, padahal yang bersangkutan hanya lulusan D3 Kepariwisataan. Ini pasti sudah terjadi KKN,” kata Korlap Aksi Agus Wahyudi, Senin (5/2/2018).
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, pasal 38 tentang syarat menjadi komisaris/dewan pengawas, minimal berijazah S1. Jadi, pengangkatan istri bupati sebagai komisaris dinilai melanggar aturan yang berlaku.
“Anehnya lagi, dalam persoalan ini, Direktur BPRS selalu pasang badan. Apakah ini salah satu indikasi adanya permainan dalam proses pengangkatan komisaris,” ucapnya.
Usai melakukan orasi secara bergantian, aktivis mahasiswa dipersilahkan bertemu langsung dengan Direktur BPRS Bhakti Sumekar, Novi Sujatmiko di salah satu ruangan. Hingga kini pertemuan antara mahasiswa dengan pihak BPRS Bhakti Sumekar masih terus berlangsung. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
