PortalMadura.Com – Koordinator Wilayah Front Pemuda Madura Kepulauan (FP MK) Malang, Mohammad Kayyis AR, menyerukan pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat untuk turut mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pilkada Sumenep secara jujur, adil dan transparan.
Menurutnya, jangan sampai elemen masyarakat, seperti organisasi kepemudaan turut tenggelam dalam praktik politik yang acapkali mengaburkan aspek demokratis dalam pelaksanaan Pilkada.
“Dalam setiap pelaksanaan Pilkada asumsinya masih sama, bahwa Pilkada pasti selalu penuh intrik yang dapat meruntuhkan nilai demokrasi. Politik uang misalnya,” kata Mohammad Kayyis AR, pada PortalMadura.Com dalam rilisnya, Selasa (29/9/2015).
Disinilah sebetulnya menjadi urgen peran kelompok-kelompok sosial yang punya komitmen mewujudkan Pilkada yang mampu mengimplementasikan nilai demokrasi.
Kayyis mengatakan, partai politik sebagai penyerap aspirasi yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pendidikan politik sejatinya sudah mulai melaksanakan pendidikan politik yang berwawasan humanis dan partisipatif jauh hari sebelum dekat dengan pelaksanaan Pilkada.
Walau bagaimanapun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada misalnya, bermuara pada kegagalan partai politik menjalankan fungsinya sebagai komunikasi politik sekaligus pendidikan politik.
“Dalam konteks Pilkada Sumenep yang akan diselenggarakan Desember yang hanya diikuti dua pasangan calon sebetulnya masih rentan terjadinya praktik politik uang maupun pengkaplingan hak politik masyarakat yang dilakukan secara sadar dan masif oleh partai politik, yang bertanggung jawab terhadap pemenangan pasangan calon kepala daerah,” ujarnya.
Menurut Kayyis, memang harus dilakukan proteksi dan antisipasi dini untuk meminimalisir terjadinya praktik kecurangan dalam Pilkada. Disinilah sebetulnya juga penting peran dan keterlibatan kelompok masyarakat yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu untuk memberikan upaya penyadaran politik kepada masyarakat secara objektif dan sukarela.
Seperti yang dilakukan FP MK. Organisasi kepemudaan itu sudah menurunkan tim independen untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan politik kepada masyarakat.
Sekalipun tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, Tim FP MK berusaha mengintensifkan pendidikan politik kepada masyarakat terpencil yang diproyeksikan tingkat partisipasinya masih rendah dalam Pilkada.
“FP MK sudah menurunkan beberapa orang yang terbentuk dalam tim untuk turut memberikan penyadaran politik kepada masyarakat Sumenep, khususnya masyarakat terpencil seperti kepulauan sehingga harapannya partisipasi mereka dapat meningkat secara signifikan,” katanya.
Bagi Kayyis, mewujudkan Pilkada yang demokratis adalah tanggung jawab kolektif. Tidak saja partai politik sebagai pengusung calon ataupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai pengawas. Semua masyarakat idealnya juga harus bertanggung jawab terhadap komitmen penyelenggaraan Pilkada yang demokratis.
“Catatan saya yang juga penting adalah bahwa tokoh-tokoh politik lokal harus mampu memberikan keteladanan secara politik. Jangan sampai masyarakat menjadi apolitik dan justru pragmatis menyikapi Pilkada Sumenep. Dengan demikian saya pikir, Pilkada Sumenep akan menjadi cermin bagi terwujudnya aplikasi substansi nilai-nilai demokrasi,” pungkasnya.(rls/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
