PortalMadura.Com, Pamekasan – Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menuding ada main mata antara eksekutif dan legislatif. Menyusul ditemukannya data ganda pada bantuan tempat ibadah di bagian administrasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) beberapa waktu lalu.
Ketua Kalam Pamekasan, Moh. Elman menyayangkan kinerja legislatif yang terkesan setengah hati mengawasi program yang dijalankan oleh pemerintah. Padahal, tugas pokok wakil rakyat salah satunya adalah pengawasan dan penganggaran.
“Setelah ditemukannya data ganda di Kesra itu kenapa dewan hanya diam, saya mengira ini ada kongkalikong antara legislatif dan eksekutif,” tegasnya, Rabu (12/8/2015).
Menurutnya, terjadinya data ganda tersebut merupakan indikasi lemahnya pengawasan dari legislatif yang nota bene sebagai lembaga kontrol atas kebijakan pemerintah.
“Seharusnya legislatif peka dari semua pengajuan yang diajukan eksekutif, sehingga tidak terjadi data ganda seperti ini,” tandasnya.
Ketika ada pengajuan data dari pihak eksekuitf seharusnya diteliti secara detail guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan. Namun, kata Elman, yang terjadi selama ini justru tidak demikian, melainkan hanya sebagai formalitas. Indikasinya, program atau data bantuan yang diajukan dibaca saat berada di ruang rapat, akibatnya rawan terjadi kesalahan.
Pencairan bantuan dana hibah untuk tempat ibadah, baik musholla atau masjid beberapa waktu lalu banyak ditemukan data ganda. Itu terjadi di beberapa kecamatan, bahkan ada data yang sangat mencolok. Yakni, Musholla dan nama pengelolanya sama dan di daerah yang sama pula. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
