PortalMadura.Com, Bangkalan – DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menggelar rapat paripurna tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas nota pengantar Bupati tentang rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018.
Rapat yang digelar di Aula DPRD tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi dan dihadiri oleh anggota dewan dari berbagai fraksi dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Dengan mengucapkan basmala, rapat paripurna rapat paripurna tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas nota pengantar Bupati tentang rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018.
“Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” terang Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi, Jumat (7/9/2018).
Setelah rapat paripurna dibuka, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan semua fraksi.
Dalam pandangan tersebut, Partai Demokrat menyoroti tentang minimnya pendapan asli daerah (PAD) yang selama ini kurang maksimal.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah melalui OPD berwenang harus melakukan evaluasi dengan mendata ulang sektor-sektor penghasil, seperti perhotelan, pariwisata dan sebagainya.
“Pemerintah daerah harus mendata kembali sektor penghasil, seperti pariwisata, perhotelan, karena selama ini di Bangkalan beberapa sektor penghasil itu kurang maksimal memberikan PAD,” kata ketua Fraksi Demokrat, Abdul Asis.
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, pemerintah kurang maksimal mengatasi masalah kemiskinan, infrasruktur, pendidikan.
PKB menyarankan pemirintah memaksimalkan peran OPD terkait untuk menekan angka kemiskinan, pendidikan yang berkualitas, serta infrastruktur yang terukur.
‘'Pemerintah harus segera melakukan koordinasi dengan OPD untuk memberantas permasalahan yang ada di Bangkalan,'' papar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Drs. Mohajir.
Fraksi Golongan Sejahtera, memohon untuk mensinergikan pembangunan, perekonomian dan evaluasi terkait dengan pajak tahunan 2018.
“Mohon ada kejelasannya terhadap program yang masih belum terlaksana dan mohon paparannya terkait dengan tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi mengantisipasi keamanan dan ketersediaan dana bagi daerah,'' ujar Ketua Fraksi Golongan Sejahtera, Mokaffi Holil.
Pj Bupati Bangkalan, Gusti Ngurah Indra Stia Budi Ranuh menyampaikan, apa yang di sampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut sangat tepat dan akan saya jawab pada Rapat Paripurna berikutnya tanggal 12 september 2018. (Imron/Nurul)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
