PortalMadura.Com, Pamekasan – Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi kampanye hitam atau black campaign di Media Sosial (Medsos).
Ketua Panwaslu Kabupaten Pamekasan, Abdulah Saidi berdalih, pihaknya hanya memiliki kewenangan mengawasi atau memantau medsos yang didaftarkan oleh setiap Pasangan Calon (Paslon) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Sementara akun medsos di luar yang didaftarkan tersebut bukan merupakan tanggung jawabnya.
“Fokus kita hanya mengawasi akun yang didaftarkan kepada KPU, selain akun tersebut kami tidak berhak dan bukan kewenangan kami,” kilahnya, Jumat (6/4/2018).
Tim Sukses (Timses) dari kedua paslon di Pilkada Pamekasan, sama-sama mengeluh maraknya kampanye hitam di medsos lantaran dapat merugikan jagoannya. Sehingga kondisi tersebut harus menjadi atensi khusus dari panwaslu sebagai pihak yang mengawasi pelanggaran pemilu.
Pada Pilkada Pamekasan, ada dua paslon cabup-cawabup yang telah resmi merebut kursi kekuasaan selama lima tahun ke depan. Pertama adalah paslon Badrut Tamam-Raja'e (Berbaur) dengan nomor urut 1 dan KH. Kholilurrahman-Fathor Rohman (Kholifah) dengan nomor urut 2. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
