oleh

Pemerintah Optimalkan KPBU untuk Pembiayaan Proyek Perhubungan

PortalMadura.Com, Jakarta – Pemerintah mengatakan pembiayaan proyek-proyek di Kementerian Perhubungan bisa dipenuhi dengan optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat menyampaikan arahan kepada pejabat eselon III dan IV di Kementerian Perhubungan pada Senin, mengatakan proyek infrastruktur perhubungan tidak akan cukup bila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“APBN tahun 2014-2019 ditambah dengan (anggaran dari) BUMN hanya mampu biayai 40 persen dari total kebutuhan anggaran untuk infrastruktur,” ungkap Menteri Sri. dilaporkan Anadolu Agency, Senin (22/10/2018).

“Kalau mengandalkan APBN saja, butuh waktu hingga 20 tahun untuk bisa membiayai seluruh proyek yang ada,” lanjut dia.

Setelah ditambah dengan hasil pengumpulan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekalipun, tukas dia, tetap tidak akan mencukupi untuk seluruh kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

“Tapi (pembiayaannya) bisa maju lebih cepat dengan cara yang berbeda,” imbuh Menteri Sri.

Menteri Sri lantas mendorong agar Kementerian Perhubungan mengoptimalkan peran KPBU untuk pembiayaan infrastruktur perhubungan sehingga tidak harus tergantung dengan ketersediaan anggaran di APBN.

“Kita bisa gunakan instrumen fiskal dalam rangka membuat proyek menjadi menarik sehingga tidak perlu pakai anggaran APBN,” lanjut dia.

Bila ada proyek yang secara ekonomi dan sosial dinilai sangat penting namun tingkat pengembalian secara keuangan rendah, ujar Menteri Sri, Pemerintah bisa menggunakan instrumen fiskal untuk menarik swasta masuk ke dalam pembiayaan proyek.

Di antaranya, lanjut dia, adalah dengan dana dukungan tunai infrastruktur (viability gap) atau melalui skema availability payment, di mana swasta membiayai seluruh proyek terlebih dahulu lalu dibayar secara cicilan oleh Pemerintah.

“Kita bisa berikan garansi ke swasta. Ini cara kita untuk mengatasi kekurangan anggaran,” jelas dia.

Proyek yang sudah selesai dibangun, lanjut dia, juga bisa disekuritisasi dan dimonetisasi untuk membiayai proyek yang lain.

“Lihat semua skema pembiayaan yang ada dan berfikir progresif,” tegas Menteri Sri.

Lebih lanjut, dia meminta kementerian dan lembaga untuk mulai memikirkan proyek infrastruktur apa saja yang harus dibiayai sepenuhnya dengan APBN, dibiayai oleh APBN dan swasta, dan yang seluruhnya bisa dibiayai oleh swasta. (AA)

Loading...