PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mengambil langkah tegas atas membeludaknya Guru Tidak Tetap (GTT) non-kategori di daerahnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengungkapkan, pemkab harus melakukan rasionalisasi dengan menyesuaikan antara kebutuhan guru dan sekolah yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-kategori tersebut.
“Memang ada konsekuensinya, rasionalisasi pasti ada guru yang diberhentikan, tapi insentif guru akan bertambah. Sehingga pemkab harus berani mengambil konsekuensi itu,” katanya, Jumat (8/3/2019).
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menambahkan, pengangkatan guru oleh kepala sekolah yang tidak terkontrol ini menyebabkan anggaran yang ditanggung pemerintah akan membengkak. Meskipun para guru tidak diberi honor setiap bulan, hanya saja uang insentif Rp 600 ribu per tahun jelang hari raya Idul Fitri.
“Kalau kepala sekolah diberi kewenangan mengangkat guru sebagaimana yang terjadi selama ini, maka guru akan terus membeludak. Makanya, pengangkatan guru itu minimal dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik),” tandasnya.
Baca Juga : Bayi Yang Dibuang di Pulau Talango Sumenep Diduga Hasil Hubungan Gelap
Jumlah GTT non-kategori di Pamekasan saat ini berjumlah 8.090 orang dengan mengantongi Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah, dari jumlah itu anggaran insentif yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahun mencapai Rp 15 miliar.
Namun demikian, lanjut dia, jika dilakukan rasionalisasi, maka insentif guru akan bertambah, meskipun konsekuensinya harus memberhentikan guru lainnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
