PortalMadura.Com, Sampang – Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Amin Arif Tirtana meminta Pemerintah Pusat segera melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik) dalam pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Dalam pendataan KIP itu tidak hanya berasal dari BPS saja, tetapi juga dari sekolah sekolah (dapodik). karena pihak sekolah yang lebih tahu kondisi masing-masing siswanya,” katanya, Rabu (7/9/2016).
Menurutnya, jika pendataan tersebut hanya mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diprediksi aliran bantuan tersebut bakal banyak tidak tepat sasaran, sebab satu-satunya instansi yang update mengetahui kondisi dilapangan adalah pihak Disdik.
Penerimaan dana KIP seharusnya melibatkan masing-masing daerah, agar pemanfaatan bantuan yang bersumber dari APBN tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing siswa penerima.
“Selain Dinsosnakertrans yang ada, kami harap Disdik juga dilibatkan, karena ini berhubungan dengan penunjang peningkatan pendidikan,” tambahnya.(lora/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
