PortalMadura.Com – Penerimaan pajak Indonesia dari industri kripto menunjukkan tren positif. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan total pembayaran pajak dari sektor ini mencapai Rp798,84 miliar sepanjang Mei 2022 hingga Juni 2024, menyumbang 3% dari total penerimaan pajak ekonomi digital sebesar Rp25,88 triliun. . Peningkatan ini menyoroti tingginya minat investor domestik terhadap kripto.
Meningkatnya penerimaan pajak dari industri kripto terlihat dari pesatnya pertumbuhan yang terlihat sejak awal tahun 2024. Pada kuartal I tahun 2024 saja, DJP mencatat total penerimaan pajak kripto sebesar Rp112,93 miliar. Pemerintah menerapkan pajak aset kripto pada 1 Mei 2022 melalui Peraturan Nomor 68/PMK.03/2022 dengan menetapkan pajak penghasilan sebesar 0,1% bagi penjual aset kripto dan PPN sebesar 0,11% bagi pembeli. Tarif yang lebih tinggi berlaku untuk pedagang kripto yang tidak terdaftar.
Peningkatan pendapatan pajak sejalan dengan peningkatan transaksi kripto dari Januari hingga Juni. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melaporkan total nilai transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp301,75 triliun pada semester pertama tahun ini, meningkat 354,17% year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun 2023, dengan pelanggan aset kripto terdaftar mencapai 20,24 juta pada Juni 2024.
Tokocrypto, salah satu pedagang aset kripto terbesar di Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak ini. CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, menyatakan hampir 50% dari total pajak kripto yang dikumpulkan berasal dari platform mereka. Volume perdagangan harian di Tokocrypto pada paruh pertama tahun 2024 melebihi US$23 juta, meningkat 80% dari rata-rata tahun lalu. Jumlah pengguna Tokocrypto kini telah melampaui 4,5 juta, tumbuh sebesar 45% sejak akhir tahun 2023.
