Oleh : Khoirus Safi’
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unversitas Tribhuana Tunggadewi
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kabupaten Bangkalan tengah memasuki momentum penting dalam perjalanan demokrasinya. Pilkada bukan hanya ajang untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga cerminan dari kualitas demokrasi dan kesadaran politik masyarakat setempat. Di era informasi saat ini, media massa dan media sosial memainkan peran yang semakin besar dalam membentuk opini publik, menyediakan informasi, serta mengedukasi warga. Namun, ada berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi, termasuk masalah penyebaran hoaks dan ketimpangan akses informasi.
Media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar di Bangkalan berperan sebagai sumber informasi primer yang memungkinkan warga mendapatkan berita politik yang akurat dan terverifikasi. Dengan informasi mengenai kandidat, visi-misi mereka, serta isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, media massa menjadi pilar bagi masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan kepala daerah ini. Program debat kandidat yang disiarkan atau melalui pemberitaan di surat kabar menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengevaluasi calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan program kerjanya, bukan hanya berdasarkan popularitas.
Media massa dengan kredibilitasnya membantu mengurangi potensi kesalah pahaman publik terhadap informasi politik yang rentan dipelintir menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan di tengah dominasi media sosial. Di satusisi, media massa harus terus mengedukasi masyarakat dengan informasi yang akurat dan objektif, tetapi di sisi lain, mereka juga harus bersaing dengan kecepatan arus informasi di media sosial.
Di tengah perubahan tren komunikasi politik, media sosial menjadi alat utama bagi kandidat kepala daerah di Bangkalan untuk berkomunikasi langsung dengan publik, terutama pemilih muda. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Facebook kini digunakan secara intensif untuk menyebarkan visi dan misi kandidat dalam bentuk konten video yang menarik dan informatif. Hal ini juga diungkapkan oleh Agus Ainul Yaqin, seorang salah satu Tim Sukses kandidat, mencatat bahwa TikTok menjadi platform paling efektif saat ini untuk mempengaruhi pemilih karena menjangkau hampir semua lapisan masyarakat, dari kalangan muda hingga tua, dengan format yang mudah dicerna.
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi dalam politik. Kampanye kini tidak hanya berbentuk dialog langsung atau pidato resmi, tetapi juga hadir dalam konten visual yang menarik di media sosial. Dengan pendekatan ini, para calon pemimpin dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih personal dan interaktif, bahkan membuka peluang untuk menanggapi pertanyaan masyarakat secara langsung melalui fitur komentar atau siaran langsung.
Akan tetapi, media sosial juga membawa risiko tersendiri. Penyebaran hoaks atau informasi palsu dapat terjadi dengan sangat cepat. Di Kabupaten Bangkalan, seperti halnya daerah lain, berita palsu dapat menyebar dengan cepat, menciptakan persepsi yang salah tentang kandidat atau isu tertentu, yang berpotensi menyesatkan warga atau memicu sentimen negatif tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, literasi digital menjadi penting bagi masyarakat agar mampu menyaring dan memverifikasi informasi secara kritis sebelum mempercayainya.
Seiring dengan meningkatnya akses informasi digital, muncul pula tantangan besar dalam penyebaran informasi yang merata dan akurat di Bangkalan. Kabupaten ini masih mengalami kesenjangan digital yang signifikan, di mana tidak semua warga memiliki akses yang memadai terhadap internet, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Ketimpangan ini berisiko menyebabkan warga yang berada di pedesaan tertinggal dari segi informasi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan.
Di sisi lain, maraknya hoaks yang beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp menjadi ancaman bagi proses demokrasi yang sehat. Berita palsu yang memfitnah kandidat atau menimbulkan kekhawatiran yang tidak berdasar dapat merusak citra Pilkada dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Pemerintah, khususnya isntansi seperti KPU dan BAWASLU serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya.
Untuk menjawab tantangan ini, berbagai inisiatif edukasi digital perlu dilakukan di tingkat lokal agar warga lebih siap menghadapi maraknya informasi di media sosial. Di samping itu, sosialisasi politik melalui radio atau pertemuan tatap muka tetap harus dipertahankan untuk menjangkau mereka yang masih minim akses internet.
Di samping media, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi politik yang sehat. Program sosialisasi dan edukasi politik dapat membantu masyarakat memahami nilai dan pentingnya suara mereka dalam menentukan pemimpin daerah. Misalnya, kegiatan sosialisasi di tingkat desa atau kecamatan yang melibatkan tokoh masyarakat setempat dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga akan hak dan tanggungjawab mereka sebagai pemilih.
Beberapa LSM di Bangkalan telah menjalankan program pelatihan kepemimpinan, seminar politik, dan diskusi publik untuk masyarakat umum. Kegiatan kegiatan ini tidak hanya membantu warga untuk memahami calon pemimpin yang akan dipilih, tetapi juga meningkatkan kesadaran politik dan kepedulian terhadap isu-isu lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih berani mengekspresikan suara mereka dan memilih berdasarkan pertimbangan yang rasional.
Selain itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan media massa untuk menjalankan kampanye edukasi politik yang efektif, khususnya bagi warga yang belum banyak terpapar informasi politik. Kampanye yang bersifat inklusif dan masif akan membantu mendorong keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
MenjelangPilkada 2024, Kabupaten Bangkalan membutuhkan partisipasi aktif dan kritis dari masyarakat untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat yang aktif dalam proses politik tidak hanya sekadar memilih, tetapi juga mengawasi jalannya pemilihan serta berperan dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam hal ini, media berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan masyarakat untuk terinformasi, terlibat, dan turut mengawasi proses pemilihan.
Partisipasi politik yang aktif hanya akan terwujud jika masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi. Untuk itu, pemanfaatan media massa dan media sosial secara optimal sangatlah penting. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang mampu mencerdaskan pemilih. Dengan dukungan media yang baik, masyarakat akan lebih siap menggunakan hak pilih mereka secara bijaksana dan berpartisipasi dalam proses pemilihan yang jujur danadil.
Pilkada 2024 di Kabupaten Bangkalan menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk menentukan arah masa depan daerah mereka. Dengan dukungan media yang berfungsi sebagai jembatan informasi, masyarakat diharapkan dapat teredukasi dengan baik, terlibataktif, dan turut mengawasi jalannya pemilihan. Partisipasi yang luas dan pengawasan dari publik adalah kunci untuk menciptakan Pilkada yang transparan dan berintegritas.
Meski tantangan seperti kesenjangan digital dan hoaks masih ada, upaya peningkatan literasi digital dan akses informasi bagi masyarakat diharapkan dapat mengurangi dampak negatifnya. Jika seluruh komponen masyarakat – dari pemerintah, media, hingga warga – bersinergi, Pilkada ini dapat berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Bangkalan.
Peran media dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024 sangatlah penting sebagai sarana penyampaian informasi, edukasi politik, dan mobilisasi masyarakat. Media massa lokal berfungsi sebagai sumber informasi yang akurat, sementara media sosial memungkinkan kampanye yang interaktif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Meskipun terdapat tantangan seperti penyebaran hoaks dan kesenjangan digital, peran pemerintah khususnya isntansi seperti KPU dan BAWASLU serta LSM dalam meningkatkan literasi digital serta aksesibilitas informasi dapat membantu mengatasi masalah tersebut.
Dengan terciptanya masyarakat yang terinformasi dan kritis, Kabupaten Bangkalan dapat menjalani proses Pilkada yang sehat dan demokratis. Setiap suara yang diberikan akan menjadi langkah penting untuk membangun pemerintahan yang mampu membawa perubahan positif.
Sebagai masyarakat Bangkalan, ini adalah saatnya untuk berperan aktif dalam membangun demokrasi yang sehat dan menciptakan lingkungan politik yang bertanggung jawab. Gunakan hak suara dengan bijak, dan pastikan untuk memilih pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kemajuan Bangkalan.(**)
