PortalMadura.Com, Bangkalan– Forum Komunikasi Diniyah Ta'miriyah (FKDT) Bangkalan, Madura, Jawa Timur mengeluhkan sulitnya proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) pada Madrasah Diniyah (Madin).
“Jadwal pencairannya sudah, tapi teman-teman masih kesulitan untuk mencairkan. Pihak bank mengkategorikan ada piagam madrasah tidak sesuai dengan SK Kemenkumham. Selain itu, ada piagam Madin dikeluarkan lebih awal dari SK,” terang Ketua FKDT, Muhammad Sodiq, Sabtu (20/1/2018).
Dana Bosda Madin mencapai Rp 8 miliar lebih. Sejak tanggal 7 Januari 2018, dana itu sudah bisa dicairkan.
Dia menyebutkan, Bank Jatim yang ditunjuk sebagai pihak untuk mencairkan dana tersebut, meminta Madrasah Diniyah melakukan singkronisasi data penerima Bosda. Sedangkan data yang dimiliki madrasah ada yang tidak sesuai dengan SK Kemenkumham.
“Sebenarnya tidak beda, cuma kadang di piagam misalnya tertera Madrasah Miftahul Ulum Bangkalan, tapi di SK Kemenkumham hanya tertulis Miftahul Ulum, tidak ada Bangkalannya, ada juga tahun piagam lebih tua dari Kemenkumham,” urainya.
Dia berharap, hal itu tidak dijadikan alasan, karena pada prinsipnya, Madrasah Diniyah memang lebih dulu memiliki Piagam Pendirian yang dikeluarkan oleh Kemenag dari pada SK Kemenkumham.
“Piagam itu sudah dari awal, kalau SK Kemenkumham itu kan teman-teman baru ngurus 2016. Dari situ kadang-kadang tidak sama dengan piagam yang ada,” terangnya.
Dana Bosda tersebut merupakan dana hibah Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan kepada Madrasah Diniyah melalui dinas pendidikan Bangkalan.
Dana yang jumlahnya mencapai Rp8 miliar lebih tersebut merupakan anggaran tahun 2017. Namun, dana tersebut baru bisa dicairkan awal tahun 2018.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Bangkalan, belum bisa memberikan keterangan resmi tentang keterlambatan pencairan Bosda.(Hamid/Har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
