PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menganggap Badan Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat belum maksimal.
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengungkapkan, pemanfaatan BLK harus lebih dioptimalkan sebagai upaya meminimalisir angka pengangguran di bumi Gerbang Salam, yakni dengan menggelar berbagai pelatihan yang bermanfaat untuk kepentingan masa depan.
“Mana bisa peserta dapat mengembangkan kemampuannya kalau hanya dilatih tiga bulan. Dan itu hanya digelar satu kali saja, setelah itu peserta dibiarkan,” ungkapnya, Senin (25/1/2016).
Dikatakan Hosnan, pemanfaatan gedung yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita awal sebagai upaya mengentaskan pengangguran. Padahal, jika keberadaan gedung itu dikelola dengan baik, maka angka pengangguran sedikit demi sedikit bisa teratasi.
“Seharusnya, Dinsosnakertrans mendampingi peserta setelah selesai mengikuti pelatihan. Karena, kalau tidak didampingi mereka sulit berkembang. Bisa karena tidak punya modal dan lain lain,” tandasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu melanjutkan, gedung BLK pernah mendapatkan bantuan dari pamerintah pusat pada tahun 2011 berupa mobilic training unit kejuruan sepeda motor dan mobilic training unit kejuruan listrik. Pada tahun 2012 kembali mendapatkan bantuan berupa peralatan pelatihan, seperti sepeda motor, kendaraan ringan, dan alat jahit. Namun, keberadaan alat tersebut terkesan tidak bermanfaat.
“Kalau Dinsosnakertrans ingin menggelar pelatihan, pemerintah pusat sudah siap bantu. Artinya, bagaimana pemkab serius lah menangani persoalan pengangguran ini,” tegasnya. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
