PortalMadura.Com – Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi data pribadi warga negara di tengah pesatnya pertumbuhan digital. Sebagai tanggapan, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menetapkan dasar hukum untuk melindungi hak data individu. Undang-undang ini berlaku untuk semua entitas, termasuk badan pemerintah, perusahaan, dan organisasi nirlaba, yang memastikan bahwa data dikumpulkan dan dikelola secara transparan dan aman.
Undang-undang tersebut menetapkan bahwa individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka diproses, termasuk identitas pengendali data, tujuan pengumpulan data, dan kemampuan untuk memperbarui, memperbaiki, atau menghapus data mereka. Organisasi yang menangani data pribadi, seperti perusahaan teknologi, badan pemerintah, atau LSM, harus mengikuti prosedur yang ketat untuk mencegah pelanggaran data atau akses tidak sah, dengan mematuhi peraturan baru untuk melindungi privasi individu.
Ferdian Ade, Legal Officer di LindungiHutan, menyoroti dampak undang-undang ini terhadap organisasi yang mengelola data pribadi. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip perlindungan data secara konsisten demi kepentingan pemilik data. LindungiHutan berkomitmen untuk menjaga keamanan data pribadi mitranya dengan menerapkan langkah-langkah internal untuk memastikan data hanya digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dan terjaga keamanannya.
Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan mendorong transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pemrosesan data. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi bagi yang tidak mematuhinya, mulai dari peringatan administratif hingga sanksi pidana, seperti penjara hingga enam tahun atau denda hingga Rp6 miliar. Untuk mencegah penyalahgunaan, individu juga harus lebih menyadari hak perlindungan data mereka dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi informasi pribadi mereka sendiri dan orang lain.
