oleh

Pimpinan DPRD : Kualitas Pendidikan Hancur, Berani Gak Ya Bupati ‘Ngantor’ di Diknas

PortalMadura.Com, Sumenep – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Moh Hanafi ‘menantang’ Bupati Sumenep, A Busyro Karim agar ‘ngantor’ di Dinas Pendidikan (Diknas) setempat.

Hal tersebut diungkapkan seiring dengan bupati yang telah ‘ngantor’ di RSUD Sumenep, yang selama ini pelayanan kesehatan rumah sakit dinilai kurang baik pada pasien maupun keluarga pasien.

“Kalau program 99 hari kerja itu ditargetkan harus dicapai dengan cara ngantor di SKPD tertentu, seperti yang sudah dilakukan di RSUD, sekarang berani gak ya bupati ‘ngantor di Diknas,” kata Hanafi, pada PortalMadura.Com, via telepon, Kamis (7/4/2016).

Menurut politisi Demokrat Sumenep ini, jika RSUD dianggap buruk dalam memberikan pelayanan pada masyarakat lalu bupati berani ‘ngantor’, kenapa bupati tidak ‘ngantor’ di Dinas Pendidikan.

“Kualitas pendidikan di Sumenep hancur. Jangan pernah bermimpi membandingkan mutu pendidikan dan guru ditingkat nasional, ditingkat provinsi saja, kualitas pendidikan Sumenep tidak ada artinya,” ungkapnya.

Banyak sisi yang perlu dibenahi. Salah satunya, guru yang bertugas di kepulauan justru meninggalkan tugasnya dan tidak diurus oleh Diknas.

“Mau bicara kualitas guru, bertugas saja sudah absen. Apalagi, mau bicara mutu pendidikan. Sumenep sangat tertinggal,” tegasnya.

Selama ini, katanya, yang dikejar adalah tunjangan dan bantuan segala macam. Namun, tidak ada dampak positif terhadap kualitas dan mutu guru maupun pendidikan itu sendiri.

“Ini fakta, terutama pendidikan di kepulauan. Di darat juga tidak jauh berbeda,” tandas pria asal kepulauan Kangean ini.

Sementara, Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengaku akan fokus terlebih dahulu pada RSUD. “Perbaikan tahap demi tahap masih fokus ke RSUD. Ini belum selesai apa yang kami lakukan,” kilahnya.

Kapan mau ‘ngantor’ di Diknas?. “Pada saatnya nanti. Tapi, tidak akan diberita tahu,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Sumenep A Busyro Karim sempat ‘ngantor’ di RSUD Sumenep. Salah satu program yang sudah diluncurkan, yakni petugas Dinkes dan Kependukcapil ‘ngantor’ satu atap di RSUD dalam rangka mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang menggunakan kartu miskin.(Hartono)



Komentar