PortalMadura.Com, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, pemerintah dan DPR sebaiknya bisa lebih transparan kepada masyarakat terkait usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang baru disetujui DPR tadi malam 10/02/2015. Pasalnya, uang yang digunakan merupakan anggaran negara, jika terjadi masalah di kemudian hari tentu negara harus menanggung beban utang yang lebih besar.
Menurut Jajat, dengan adanya suntikan dana tambahan untuk perusahaan BUMN, seharusnya perusahaan –perusahaan BUMN tersebut diberikan batas tenggat waktu yang jelas, jika tidak memberikan perubahan yang signifikan sebaiknya dihapus dari penerima PMN sehingga uang yang sudah keluar tidak sia – sia.
Dalam rilisnya yang diterima Redaksi PortalMadura.Com, Rabu (11/2/2015), Jajat menilai, saat ini banyak perusahaan BUMN yang sudah go public, namun masih mendapat suntikan PMN, apa hal tersebut tidak mubazir dengan menghambur- hamburkan uang negara kepada perusahaan yang sudah go public. Pasalnya, dengan dana segitu besar seharusnya banyak program – program lain yang lebih bermanfaat.
“Salah satu alasan pemerintah mangapa mau memberikan PMN kepada BUMN yang sudah go public adalah agar BUMN tersebut mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada negara. Namun, akan lebih baik jika menteri BUMN Rini Soemarno yang mengatas namakan pemerintah tersebut mau memberikan jaminan pasti jika kedepan terjadi sesuatu hal yang mengganggu kinerja BUMN sang menteri harus siap bertanggung jawab karena sudah menghabur – hamburkan angggaran negara” tutup Jajat.(rls/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
