PortalMadura.Com, Sampang – Polemik Alokasi Dana Kelurahan (ADK) tahun 2019 berlangsung memanas di ruang rapat besar komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Kamis (30/1/2020).
Pada forum audiensi antara Komisi I, Camat Kota, enam Lurah dan unsur masyarakat tersebut saling mempertahankan argumentasinya.
Pihak warga mempertanyakan transparansi dan prosedur kegiatan ADK yang selama ini menjadi polemik karena dinilai hasil kerjanya tidak memuaskan. Bahkan, pelaksanaannya dikerjakan oleh kontraktor bukan diswakelolakan.
Anggaran ADK 2019 tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 370 juta dan APBD Perubahan sebesar Rp 800 juta.
Ada enam kelurahan yang mencicipi program tersebut, yakni Kelurahan Polagan, Dalpenang, Karang Dalam, Banyuanyar, Gunung Sekar, dan Rongtengah.
Salah seorang warga Kecamatan Kota Sampang, H. Tohir, mendesak Camat Kota maupun pihak pelaksana agar transparan dalam mengelola program ADK.
“Dana yang digunakan merupakan uang rakyat. Masyarakat perlu tahu uang yang sudah digunakan itu,” katanya.
Camat Kota Sampang, Yudhi Adidarta Karma menjelaskan, kegiatan ADK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
“Pelaksanaan ADK, kami pikir sudah sampaikan sebelumnya jika kegiatan melalui kontraktor, karena ada syarat yang tidak terpenuhi untuk swakelola,” terangnya.
Pihaknya meminta masyarakat dapat menunjukkan kegiatan yang diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) di lapangan.
“Jika memang ada kegiatan yang tidak sesuai bisa ditunjukkan. Kami juga siap memberikan data, kelurahan mana, siapa pelaksananya, apa kegiatannya, di mana lokasinya dan berapa dananya,” lanjut Yudhi.
Ketua DPRD Sampang, Fadol, mengaku tidak menemukan titik terang atau kesimpulan akhir pada audiensi kegiatan ADK dengan Camat, Lurah dan masyarakat.
“Belum menemukan kesimpulan. Kami akan melakukan rapat internal pimpinan DPRD untuk menentukan apa yang akan direkomendasikan terkait ADK kepada semua pihak,” tandasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
