PortalMadura.Com, Sumenep – DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menuding pihak Dinas Perikanan setempat kurang masif dalam melakukan sosialisasi kartu nelayan. Akibatnya, dari 41 ribu nelayan di Sumenep, baru 14 ribu yang memiliki kartu. Sisanya masih mandek.
“Jadi masih sekitar 27 ribu nelayan yang belum memiliki kartu nelayan. Itu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kepada nelayan,” kata anggota Komisi II DPRD Sumenep, Risnawi, Kamis (17/5/2018).
Menurut politisi PKB ini, sebanyak 27 ribu itu bukan jumlah yang kecil. Padahal, program kartu asuransibagi nelayan itu sudah diluncurkan pada tahun 2016.
“Harusnya hampir semua nelayan di Sumenep ini sudah memiliki kartu. Tapi faktanya masih belum sampai 50 persen,” ucapnya.
Keberadaan kartu asuransinelayan itu sangat dibutuhkan.Sebab program tersebut sangat membantu bagi masyarakat nelayan. Kartu tersebut bisa dimanfaatkan saat mereka sakit, kecelakaan laut dan meninggal dunia karena bekerja sebagai nelayan.
“Kami berharap Dinas Perikanan lebih aktif berkunjung ke masyarakat nelayan dan nelayan pun harus aktif juga untuk mendapatkan kartu itu,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Sumenep, Arief Rusdi mengklaim, sosialisasi soal kartu asuransisudah sering dilakukan. Namun, untuk penentuan kuota kartu asuransinelayan ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
“Jadi, banyaknya nelayan yang belum memiliki kartu asuranai itu bukan karena tidak tahu, tapi masih menunggu kuota dari pusat karena yang menentukan adalah pusat,” ucap Rusydi. (Arifin/Har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
