Rekomendasi WTP Tidak Dibahas, Ketua Dewan Ngaku Ikuti Kebiasaan

Avatar of PortalMadura.Com
Rekomendasi WTP Tidak Dibahas, Ketua Dewan Ngaku Ikuti Kebiasaan
Dok. Kantor DPRD Pamekasan

PortalMadura.Com, – Ketua Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Halili mengaku ikut kebiasaan lama yang tidak pernah melaporkan hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah Pamekasan didaulat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurutnya, selama ini tidak pernah ada pembahasan bersama semua anggota dewan setelah rekomendasi BPK itu dilanjutkan oleh eksekutif kepada legislatif. Artinya, beberapa rekomendasi tersebut hanya cukup diketahui para pimpinan dewan saja.

“Kalau nanti ini dianggap perlu untuk dibahas, maka saya akan mengkomunikasikan dengan teman-teman yang lain untuk kemudian dibahas,” dalihnya, Jumat (21/8/2015).

Saat ditanya adanya dugaan tidak dibahasnya rekomendasi BPK tersebut lantaran gemuknya koalisi di DPRD, Halili mengilak jika hal itu tidak ada kaitannya dengan masalah koalisi. Akan tetapi hanya berdasarkan kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Belum pernah kami bicarakan di koalisi, artinya koalisi tidak pernah ada upaya untuk tidak membahasnya. Dan saya berani bersumpah, ini saksinya tuhan, tolong jangan dipelintir, ini saksinya tuhan,” katanya dengan nada sedikit meninggi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini melanjutkan, pembahasan rekomendasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Karena pada dasarnya menjadi tanggung jawab eksekutif, berkaitan dengan keuangan.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Pamekasan, Ahmad Tatang curiga bahwa tidak dibahasnya rekomendasi tersebut merupakan kesengajaan dari pimpinan dewan agar beberapa kekurangannya tidak diketahui setelah mendapat predikat WTP.

Padahal, rekomendasi tersebut harus dibahas sesuai dengan UU 23 tahun 2014 pasal 153 tentang pembahasan laporan keuangan. Sebab, dalam isi rekomendasi itu dipastikan ada kekurangan dan perlu dievaluasi untuk perbaikan program berikutnya.

Kecurigaan lainnya, kata Tatang, tidak dibahasnya tersebut lantaran gemuknya koalisi di internal DPRD. Sehingga, yang mengetahui isi rekomendasi cukup para pimpinan dewan saja. (Marzukiy/choir)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.