PortalMadura.com-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka semata. Setiap rupiah uang negara wajib memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat luas.

Pernyataan ini disampaikan Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2026), menanggapi postur APBN 2027. Menurutnya, di balik angka fantastis total belanja negara yang mencapai Rp4.106,3 triliun, terdapat hajat hidup lebih dari 280 juta penduduk Indonesia yang bergantung pada kebijakan fiskal tersebut.

Target Makroekonomi dan Kesejahteraan

Said menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah target makroekonomi sebagai indikator keberhasilan APBN 2027. Target tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-6,5 persen, serta menekan angka pengangguran terbuka di kisaran 4,30-4,87 persen.

Selain itu, pemerintah menargetkan rasio Gini berada pada level 0,360-0,365 dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta. Politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar harus dibarengi dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar angka pertumbuhan semu.

“Pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat,” tegasnya.

Fokus Anggaran: Perlindungan Sosial hingga Desa

Terkait alokasi anggaran, Said menyoroti beberapa pos penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat:

Perlindungan Sosial (Perlinsos): Dialokasikan sebesar Rp539,7 triliun. Said menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, dengan perbaikan basis data sebagai kunci utama.
Pendidikan: Mendapat porsi terbesar senilai Rp824 triliun. Anggaran ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi, bukan sekadar diukur dari tingkat penyerapan.
Ketahanan Pangan: Sekitar Rp195,3 triliun dialokasikan untuk menyeimbangkan kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen agar harga pangan tetap terjangkau tanpa memiskinkan petani.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Dengan alokasi Transfer ke Daerah Rp735 triliun dan Dana Desa Rp77 triliun, Said berharap pembangunan merata hingga ke tingkat desa, yang diindikasikan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pergerakan ekonomi lokal.
Evaluasi Berbasis Dampak: Said menegaskan, evaluasi kinerja kementerian/lembaga tidak lagi cukup hanya dengan melihat persentase penyerapan anggaran, melainkan harus diuji berdasarkan dampak nyata penyelesaian persoalan rakyat.

“Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat,” pungkas Said Abdullah.