PortalMadura.Com, Sumenep – Sedikitnya 170 dari 330 desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terlambat menyetor surat pertanggungjawaban (SPJ) realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada semester pertama.
SPJ itu, seharusnya sudah disetor paling lambat pada akhir bulan Juli 2016. Karena pada bulan Agustus sudah masuk pada pencairan tahap kedua.
“Baru 160 desa yang sudah menyerahkan SPJ, sisanya sebanyak 170 desa belum menyetornya hingga sekarang,” terang Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP KB) Sumenep, Ahmad Masuni, Sabtu (8/10/2016).
Ia kuatir, keterlambatan penyetoran SPJ itu akan berdampak pada pencairan DD dan ADD tahap kedua. Sebab, SPJ itu merupakan bagian dari salah satu pencairan DD dan ADD tahap berikutnya.
“Kami kuatir molornya SPJ itu berdampak pada pencairan DD dan ADD tahap berikutnya,” terangnya.
Ia menyampaikan, desa yang belum menyetor SPJ DD dan ADD itu mayoritas dari wilayah kepulauan, meski ada juga dari wilayah daratan.
“Penyebabnya salah satunya SDM yang relatif minim. Sehingga berdampak pada penyelesaian SPJ DD dan ADD,” ucapnya.
Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini, sebab belum ada regulasi yang mengatur secara tegas terkait sanksi terhadap desa yang terlambat mengajukan SPJ.
“Kami tidak bisa bertindak tegas karena belum ada regulasinya yang mengaturnya. Apakah akan ada sanksi terhadap desa yang molor menyetor SPJ atau seperti apa,ini yang kami kebingungan,” kilahnya.
Sementara itu, anggaran DD tahun 2016 sebesar Rp212 miliar, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang hanya Rp90 miliar. Sedangkan anggaran alokasi dana desa (ADD) juga mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar Rp115 miliar, menjadi Rp123 miliar pada tahun ini. (arifin/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
