PortalMadura.com– Situs resmi untuk memeriksa Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, yakni bsu.kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, mengalami kendala akses sejak Kamis, 8 Oktober 2026. Berdasarkan penelusuran di lapangan, laman Kemnaker gagal dimuat, sementara situs BPJS Ketenagakerjaan menampilkan halaman pemberitahuan bahwa sistem sedang dalam tahap pengembangan kapasitas.

Kondisi ini membuat para pekerja belum dapat memastikan status penerima bantuan secara mandiri melalui kedua kanal daring tersebut. Hingga saat ini, pemerintah juga belum mengumumkan tanggal resmi pencairan dana bantuan sosial bagi para pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026), bahwa pemerintah mengagendakan penyaluran BSU untuk kuartal IV 2026. Bantuan ini ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan yang akan dicairkan sekaligus dengan total Rp900.000 per pekerja.

Program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan alokasi anggaran mencapai hampir Rp12 triliun demi menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Di tengah belum adanya jadwal pasti pencairan, pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap peredaran tautan palsu. Warga diminta untuk tidak mudah percaya pada klaim pencairan dana di tanggal tertentu serta menghindari penyebaran data pribadi seperti NIK, foto KTP, nomor rekening, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal.

Informasi ini disarikan dari laporan portalmadura.com terkait dinamika penyaluran BSU 2026.