PortalMadura.Com, Sampang – Sejumlah pejabat yang diduga terlibat Alokasi Dana Kelurahan (ADK) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, kompak mangkir dari panggilan DPRD setempat.
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Nasafi menyampaikan, pemanggilan itu ditujukan kepada Camat, enam Lurah, bagian Barang dan Jasa (Barjas) pembangunan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
Pihak lain, yakni kontraktor pelaksana, konsultan perencanaan dan pengawas. Tujuan pemanggilan, kata dia, untuk hearing bersama tentang hasil pelaksanaan ADK 2019 serta dugaan realisasi anggaran yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kami meminta Bupati Sampang untuk menghadirkan pejabat ADK melalui surat. Namun, semua kompak dan sudah dua kali tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas,” ujarnya, Senin (16/12/2019).
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sampang, Abd Salam,juga merasa kecewa terhadap sikap pejabat pada lembaga eksekutif karena berulang kali tidak mengindahkan surat DPRD.
“Jika mereka tidak bersalah kenapa tidak hadir?. Berarti meremehkan kewenangan dewan dan bisa berdampak pada komisi yang lain,” katanya.
Pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan evaluasi terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya tidak menjadi budaya mangkir dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik.
“Tolong, dan mari hargai legislatif. Kami minta kepada bupati segera evaluasi seluruh OPD,” pungkasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
