oleh

Soal Kejanggalan BPNT, Komisi D DPRD Bangkalan Panggil Mitra Kerja

PortalMadura.Com, Bangkalan – Komisi D DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur memanggil Dinas Sosial (Sosial) setempat, pihak BRI Cabang Bangkalan dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), Senin (24/6/2019).

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan persoalan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Bangkalan yang dinilai banyak masalah.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Abdurrahman Tohir mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan dari masyarakat dan kepala desa yang menyebutkan program BPNT perlu dibenahi, karena banyak yang tidak tepat sasaran.

“Banyak kepala desa dan masyarakat yang kecewa karena program ini tidak dilakukan dengan baik dan tidak tepat sasaran,” katanya didepan forum bersama mitra kerja Komisi D.

Politisi Partai Demokrat (PD) ini menyampaikan, pemerintah telah gagal menjalankan visi misinya yang ingin mensejahterakan rakyat Bangkalan.

“Program ini masih belum valid datanya kenapa kemarin kok sudah launching. Inikan aneh. Tahun ini saya anggap gagal dan saya malu sebagai anggota DPRD melihat fakta ini,” ujarnya.

Menurutnya, e-warung tidak boleh ditentukan oleh siapapun karena yang berhak jadi e-warung yaitu warung yang sudah ada dan yang sudah biasa berjualan.

“Kalau itu sampai ada yang menentukan berarti ada main disitu,” sebutnya.

Pihaknya berharap agar program BPNT bisa berjalan dengan baik dan juga meminta agar data yang kurang valid diperbaiki.

“Ini harus diarahkan sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai ada manipulasi data. Kami minta tolong agar data ini dibenahi dan tidak amburadul seperti saat ini,” pintanya.

Loading...

Sementara, Sulaiman, selaku Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bangkalan menyampaikan, data yang digunakan untuk program BPNT merupakan data pada tahun 2017.

“Masih banyak yang salah ini pak, ini yang dipakai data tahun 2017. Sedangkan data yang baru masih belum ditanda tangani oleh pihak Dinsos karena tidak ada anggarannya,” ungkap Sulaiman di ruang Banggar DPRD Bangkalan.

Selain itu, Sulaiman merasa tidak nyaman kepada warga kalau data lama yang dipakai, karena takut ada warga yang sudah meninggal dunia maupun pindah domisili. Bahkan, ia juga merasa ada tekanan dari warga maupun kepala desa terkait keberadaan data lama yang dipakai tersebut.

“Sudah banyak warga dan kepala desa yang selalu menegur saya terus pak, minta tolong bapak (Dinsos) jangan seperti itu. Jangan ngambil seenaknya terus,” keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan, Setijabudhi berjanji, pihaknya segera memperbaiki data yang tidak valid.

“Kami akan memperbaiki, baik dari segi data maupun e-warung yang dianggap ada kejanggalan. Nanti akan saya revisi,” katanya.

Menurutnya, bila nanti ada oknum yang melakukan hal-hal diluar ketentuan yang sudah ditentukan, maka nantinya bisa dilaporkan ke pihak kepolisian, karena kementerian sudah melakukan kerjasama dengan Polri.

“Nanti dilaporkan saja apa bila ada oknum yang bermain dan pastinya kami mendukung dan tetep di proses sesuai dengan prosedur,” katanya.

Pihak BRI Cabang Bangkalan, Sudono mengaku akan melakukan pengecekan terkait keberadaan e-warung yang sudah ada di lapangan.

“Masih mau melakukan pengecekan ke bawah untuk mengetahui betul atau tidaknya terkait ada indikasi droping bahan-bahan e-warung,” katanya.(*)


Penulis : Imron
Editor : Desy Wulandari
whatsapp share top ten article
Loading...
Loading...

Komentar