PortalMadura.Com, Bangkalan – Wakil Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Mondir Rofii mempertanyakan keberadaan perusahaan minyak dan gas (Migas) yang beroperasi di daerahnya. Perusahaan Migas yang beroperasi di Kecamatan Klampis, Sepulu, Tanjung Bumi dinilai sangat tertutup terhadap pemerintah daerah.
“Sudah dari dulu, kita meminta data tentang migas, tapi usaha itu tidak ada hasilnya. Mereka berlindung di balik undang-undang. Dalam undang-undang itu, Pemerintah Pusat yang berwenang melalui Kementerian ESDM,” kata dia, Jumat (24/11/2017).
Dia mengatakan, Pemerintah Daerah telah meminta kepada beberapa pihak, termasuk SKK Migas tentang pengelolaan dan hasil produksi migas yang ada di Bangkalan. Namun, upaya itu tidak mendapat respon positif. Pemerintah Daerah tidak mendapatkan data yang diminta.
Sehingga, pihaknya tidak mengetahui besaran dana bagi hasil yang masuk ke daerah. Dana bagi hasil dari sektor migas yang masuk tidak jelas perhintungannya berdasarkan angka berapa.
“Intinya kurang maksimal. Harus ada saling keterbukaan dengan Pemerintah Daerah. Lah wong kadang kita minta data hanya di kasih separuh-separuh. Ini kan aneh,” katanya.
Dia meminta, PHE WMO yang beroperasi di Bangkalan untuk memberikan informasi yang jujur tentang hasil produksi migas. “Kita berharap PHE WMO dan SKK Migas harus terbuka kepada kita. Ini menjadi tanggung jawab kita sebenarnya,” imbuhnya.
Sementara, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bangkalan segera mengambil langkah solutif mengenai sulitnya meminta data.
Ia menyarankan agar pemerintah mengirim surat pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Industri. “Seharusnya harus terbuka, kalau begitu daerah yang memiliki sumber daya alamnya yang rugi,” katanya.(Hamid/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
