PortalMadura.Com, Bangkalan – Puluhan warga yang mengatasnamakan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi ke kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Kamis (6/2/2020).
Mereka mempermasalahkan 42 ribu lebih data Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang dinonaktifkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
Menurut mereka, warga tidak mendapatkan sosialisasi penonaktifan data PBID Bangkalan.
“Tolong kembalikan hak warga miskin seperti semula. Kami rakyat miskin tidak punya apa-apa dan untuk berobat saja masih cari pinjaman uang,” teriak salah satu koordinator aksi, Muhyi.
Pendemo meminta agar kenaikan iuran BPJS jangan dijadikan alasan untuk menonaktifkan data PBID.
Mereka juga menuntut agar kepala dinas kesehatan Bangkalan segera mencari jalan keluarnya untuk dapat diaktifkan kembali PBID yang mencapai 42 ribu lebih.
“Apabila bapak mempersoalkan karena anggaran Rp 31 miliar tidak mencukupi akibat ada kenaikan BPJS. Itu bapak harus mencari solusinya, jangan diam. Kasihan kami ini rakyat kecil pak, bapak digaji dari uang rakyat,” ucapnya.
Warga kurang mampu sangat butuh untuk berobat ke RSUD dengan pakai kartu PBID.
“Ada keluarga kami kemarin sakit darurat pergi ke RSUD untuk berobat, ternyata kartu PBIDnya sudah tidak aktif. Dan sampai sekarang tidak berobat karena gak punya uang,” jelasnya.
Sementara, Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Sudiyo mengatakan, kedatangan masyarakat adalah wujud kepedulian. Pihaknya berjanji akan merealisasikan apa yang dijadikan tuntutan pendemo.
Baca Juga : Gempa Bumi Bangkalan Terasa Hingga Kuta
“Kami akan melakukan Verval (Verifikasi dan Validasi). Tolong kami beri waktu. Penonaktifan ini hanya sementara,” tandasnya.
Ia meminta kepada warga agar mendaftar kepada Dinkes bila ada keluarganya yang sedang sakit kritis.
“Kalau ada pasien yang urgen saat ini ajukan ke dinkes dan saya langsung aktifkan kembali,” janjinya.(*)
