PortalMadura.Com, Sumenep – Momentum pergantian tahun selalu disambut dengan gegap gempita. Sejatinya tahun baru harus dibarengi dengan spirit untuk meningkatkan etos kerja aparatur pemerintah dari daerah sampai pusat, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama dalam kegiatan ‘Refleksi Akhir Tahun 2017; Koreksi Terhadap Kinerja Pemerintah, Sumenep, Minggu (31/12/2017) siang.
“Ada banyak persoalan pemerintahan yang terjadi sepanjang tahun 2017, tentu ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pada tahun 2018. Inilah poin penting dalam catatan kita dalam rangka terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Asep.
Asep mencontohkan, beberapa polemik politik di tahun 2017. Misalnya di tingkat pusat tidak padunya beberapa kementrian dalam Kabinet Kerja. Bahkan yang lebih parah menurut Asep, konflik antara eksekutif dengan legislatif dalam beberapa pelaksanaan program pemerintah.
“Sehingga pada tahun 2018, koordinasi pemerintahan khusus tingkat pusat harus lebih padu. Supaya kegaduhan politik di tanah air tidak terjadi kembali. Masyarakat sudah jenuh dengan pertontonan para elit politik yang ‘miskin' etika dan keteladanan,” jelas Asep.
Untuk itu, menurut Asep berbagai persoalan dan polemik pemerintahan harus menjadi pelajaran penting dalam menata pemerintahan yang lebih efektif dan profesional. Asep juga merekomendasikan, Presiden harus mengambil langkah tegas bagi para jajaran pemerintahan yang hanya mengendepankan kepentingan politik, serta abai terhadap kepentingan masyarakat.
“Intinya juga penting peran dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah ke depan. Dan siapapun yang menjadi sumber kegaduhan harus segera diberhentikan dari pemerintahan. Utamakan kepentingan rakyat, bukan sibuk memperjuangkan kepentingan golongan dan partai,” lanjut Asep.
Termasuk beberapa gejolak politik lokal di Madura kata Asep, menunjukkan grafik negatif. Demikian terjadi pasca ditangkapnya Bupati Pamekasan, Moh Syaffi dalam kasus suap untuk menghentikan proses hukum terhadap dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2015-2016.
“Peristiwa ini tidak boleh terjadi. Justru kita harus mendorong pada tahun 2018 agar pemerintah; baik di pusat sampai daerah untuk dapat meningkatkan spirit kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian Asep Irama.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
