PortalMadura.Com, Pamekasan – Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendatangi kantor DPRD setempat mempertanyakan proses verifikasi kelompok tani (poktan), Selasa (20/9/2016).
Kades bersama dengan sejumlah aktivis tersebut menganggap verifikasi poktan yang dilakukan oleh badan penyuluh (bapeluh) Pamekasan hanya mengacu kepada kelengkapan administratif. Tidak berdasarkan fakta di lapangan.
“Bagi saya, yang penting verifikasi fair, jelas dan transparan. Selama ini, barometer dari verifikasi ini yang belum jelas, apa yang harus diverifikasi. Selama ini hanya verifikasi administrasi saja. Seharusnya, verifikasi inventarisir juga dilakukan,” kata Kades Waru Barat Kecamatan Waru, Abdussalam.
Ditegaskan, apabila petugas memverifikasi inventaris poktan hasil bantuan dari pemerintah, maka masyarakat akan mengetahui tentang transparansi poktan yang ada. Tetapi faktanya di lapangan tidak demikian.
“Karena banyak bantuan kepada poktan itu yang tidak terinventarisir secara jelas. Akhirnya, disitulah terjadinya penyelewengan bantuan atau tidak pidana korupsi,” tegas dia.
Mantan dosen di salah satu perguruan tinggi di Malang tersebut melanjutkan, pihaknya juga menyoal legalitas Bapeluh terhadap penafsiran peraturan bupati nomor 28 tahun 2010 tentang keputusan petunjuk teknis kegiatan verifikasi dan pengukuhan poktan dan gapoktan.
“Bapeluh ketika membuat petunjuk teknis tentang kegiatan verifikasi dan pengukuhan poktan dan gapoktan bertentangan dengan Permentan nomor 82 tahun 2013 tentang pedoman pembinaan poktan dan gapoktan,” lanjutnya.
“Karena Perbup nomor 28 tahun 2010 secara otomatis terhapus dengan adanya Permentan nomor 82 tahun 2013 itu. Tetapi, oleh petugas tetap digunakan cara membatasi pembentukan poktan dan gapoktan,” sambung dia.
Salah satu Kades yang mendatangi kantor wakil rakyat itu adalah Kades Bajur, Kades Ragang dan Kades Waru Barat, Kecamatan Waru Pamekasan. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
