PortalMadura.Com, Pamekasan- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur berjanji akan memecat penyelenggara pemilu tahun 2018 yang terbukti aktif di partai politik (parpol).
Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah menegaskan, panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) sebagai penyelenggara pemilu dilarang terlibat di parpol dan atau aktif di kepengurusan parpol, hal itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Sebab, sesuai ketentuan, penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan tidak boleh dari partai politik,” tegas Hamzah, Kamis (23/11/2017).
Hal itu menanggapi adanya tudingan dari sekelompok pendemo yang menengarai ada anggota PPK terlibat dalam kegiatan parpol, yakni mengikuti pengkaderan di sebuah parpol.
Dikatakan Hamzah, pihaknya telah melakukan proses seleksi penyelenggara pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Salah satunya adalah semua pendaftar telah melengkapi persyaratan administratif dengan melampirkan bahwa yang bersangkutan tidak aktif di parpol.
“Ini sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,” tandasnya.
Dalam surat pernyataan itu juga dipaparkan, apabila di kemudian hari pelamar terbukti aktif dalam kegiatan parpol, melanggar hukum atau divonis bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan harus menerima konsekuensi hukum, yakni dengan cara pemecatan.
“Melalui prasyarat pendaftaran bagi pelamar calon penyelenggara pemilu ini, maka KPU sebenarnya telah melakukan upaya antisipasi dini, yakni dengan cara membuat pelamar yang proaktif menyatakan diri diatas kertas bermaterai,” jelasnya. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
