PortalMadura.Com, Sampang – Sedikitnya 940 TKI ilegal asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dipulangkan paksa selama tahun 2017.
Namun, kondisi tersebut tidak membuat efek jera untuk bekerja menjadi TKI tidak resmi. Hal ini, menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPRD Sampang, Maniri.
“Fakta di lapangan, sangat banyak TKI yang berangkat tanpa dokumen resmi dengan alasan praktis, lebih mudah proses keberangkatannya. Dan tidak terlalu mahal,” katanya, Selasa (14/8/2018).
Menurutnya, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membuat regulasi supaya masyarakat yang berkeinginan merantau lebih tertarik melalui jalur resmi.
Hal itu dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) sebagai dinas yang bertanggung jawab.
“Dinas terkait harus gencar mensosialisasikan tentang kemudahan menjadi TKI, mempermudah segala proses dan perlindungan keselamatan mereka di negara rantau,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak dinas. Seperti, rapat evaluasi agar jumlah TKI ilegal menurun jumlahnya.
Sementara, Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Diskumnaker Sampang, Bisrul Hafi mengakui, permasalahan TKI ilegal menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pemerintah daerah juga sangat membutuhkan peran aktif semua pihak untuk menemukan solusi. “Kami sudah gencar melaksanakan giat sosialisasi terhadap masyarakat. Tetapi, tidak membuahkan hasil maksimal,” ujarnya.
Sesuai catatan Diskumnaker Sampang, warga yang menggunakan jalur ilegal rata-rata berasal dari wilayah utara. Seperti Kecamatan Karang Penang, Sokobanah, Ketapang dan Banyuates.
“Selama tahun 2017, ada 940 TKI asal Sampang yang telah dideportasi,” pungkasnya. (Rafi/Desy)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
