oleh

Tuntut Hentikan Vaksin Difteri, LSM Pamekasan Datangi DPRD

PortalMadura.Com, Pamekasan – Forum lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menuntut pemerintah daerah agar menghentikan program suntik vaksin difteri.

Ketua Forum LSM se-Kabupaten Pamekasan, Ribut Baidi mengatakan imbas dari pemberian vaksin difteri membuat resah warga desa dan trauma. Misalnya, warga desa di Kecamatan Kadur. Warga Pamekasan juga resah atas dampak yang timbul pasca pemberian imunisisasi difteri tersebut.

“Untuk itu kami meminta agar vaksin ini dihentikan untuk sementara waktu, hingga ada kejelasan dari uji vaksin yang diteliti oleh BPPOM Surabaya,” ujarnya saat audeinsi di Kantor DPRD Pamekasan, Kamis (1/3/2018).

Disamping itu pihaknya juga menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian berkaitan dengan korban pasca diberikan suntik difteri yang sempat dilarikan ke tenaga medis.

Menurutnya, keresahan masyarakat itu, mayoritas masih menganggap bahwa vaksin difteri berbahaya. Salah satunya, bisa karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah daerah.

“Seharusnya, sebelum dilakukan vaksin, pemerintah melalui Puskemas melakukan sosialisasi, agar masyarakat paham,” katanya.

Loading...

Disamping itu, pihaknya juga menyayangkan sikap Dinas Kesehatan Pamekasan yang enggan bertanggung jawab atas para korban vaskin difteri dengan mengganti biaya perawatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang vaksin difteri tersebut.

“Kami minta Dinkes segera turun dan bertanggung jawab,” paparnya.

Kabid Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan (P2M) Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Ansarul Fahrudda, mengaku siap untuk menghentikan sementara waktu hingga ada kejelasan dari BPPOM terkait uji kelayakan vaksin difteri yang telah diberikan.

“Semisal nanti BPPOM menyatakan vaksin tersebut tidak layak, maka akan diserahkan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Saat ini, diakui memang masih mengikuti terus kabar mengenai dampak pemberian vaksin difteri tersebut, lebih-lebih pasca ratusan santri Pamekasan yang harus menjalani perawatan intensif pasca diimunisasi beberapa hari lalu.

Pihaknya juga masih melakukan sosialisasi ulang agar masyarakat bisa memahami secara benar terkait bahaya wabah difteri yang harus dicegah dengan pemberian vaksin.

“Nanti akan lakukan sosialisasi dulu sembari menunggu putusan BPPOM, apakah vaksin difteri ini layak atau tidak, yang jelas pemerintah tidak mungkin memberikan kebijakan yang merugikan rakyat, apalagi menyangkut kesehatan,” pungkasnya.(Hasibuddin/Nanik)



Komentar