PortalMadura.com

Unsur Pimpinan DPRD Sumenep Menilai Bupati Tak Etis

  • Jumat, 14 Juli 2017 | 11:35
Unsur Pimpinan DPRD Sumenep Menilai Bupati Tak Etis
dok. Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh Hanafi

PortalMadura.Com, Sumenep – Wakil Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Moh Hanafi menilai, apa yang disampaikan Bupati Sumenep, A Busyro Karim di ruang Graha Paripurna DPRD Setempat terkait tudingan kinerja dewan berbasis uang itu tidak etis. Pasalnya, ucapan itu disampaikan di ruang umum dan keluar dari seorang bupati. Mestinya ada forum tersendiri yang membahas terkait kinerja legislatif dan eksekutif.

“Sebenarnya kata-kata itu tidak etis keluar dari seorang bupati dan disampaikan di depan umum. Kalau memang mau melakukan penilaian, kan bisa dikemas dengan forum tersendiri untuk saling koreksi baik kinerja legislatif maupun eksekutif,” ucap Hanafi, Jumat (14/7/2017).

Politikus Partai Demokrat ini menyatakan, tidak hanya kinerja dewan yang boleh dinilai, tapi kinerja eksekutif pun banyak yang harus dikoreksi. Salah satunya, sering terjadi penyerahan draf atau materi yang akan dibahas ditingkat DPRD selalu disampaikan dalam waktu mendadak sehingga legislatif pun tidak leluasa melakukan pembahasan.

“Kalau materi yang disampaikan oleh eksekutif saat waktu yang mepet pasti kami tidak bisa melihat satu persatu dan mencermati dengan maksimal sehingga pembahasannya selalu tergesa-gesa. Apakah itu memang disengaja oleh eksekutif agar kami tidak bisa membahas secara baik, kami tidak tahu,” ucapnya.

Terkait dengan pemindahan anggaran dari satu instansi ke instansi lain, DPRD juga bertanya-tanya. Sebab, semua kegiatan apapun bentuknya telah dibahas dan disepakati bersama.

“Untuk apa lagi harus dipindah-pindah. Ada apa ini, kan menimbulkan pertanyaan besar bagi kami. Kalau sudah disepakati dalam bentuk APBD berarti sudah tinggal dijalankan saja, tidak kemudian dirubah ditengah perjalanan,” tegasnya.

Terkait dengan tudingan kinerja dewan berbasis uang, pihaknya menegaskan, setiap kegiatan yang dilakukan anggota dewan periode ini telah sesuai mekanisme yang ada. Aturan main telah disepakati bersama melalui paripurna.

“Tudingan kinerja berbasis uang itu tidak benar. Semua kegiatan dewan telah sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.

Baca: Bupati Sumenep Sebut Kinerja DPRD Berbasis Uang

Sebelumnya, Bupati Sumenep, A Busyro Karim menyampaikan bahwa kinerja dewan periode ini berbasis uang di depan umum usai rapat paripurna PAW anggota Fraksi PPP di ruangan Graha Paripurna DPRD Sumenep.

Orang nomor satu di Bumi Sumekar ini menilai anggota dewan lebih mementingkan kunjungan kerja keluar daerah. Ada beberapa materi dari eksekutif yang masuk ke meja DPRD telah berbulan-bulan tapi belum juga dibahas seperti draf KUA PPAS 2018 dan surat rekomendasi pemindaah penggunaan anggaran dari bagian umum ke Dinas PRKP dan Cipta Karya. (Arifin/Putri)

Loading...
Advertisement
Iklan Murah

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional