oleh

Wabup Sumenep, Achmad Fauzi : Program PISEW Bisa Mendorong Ekonomi Warga

PortalMadura.Com, Sumenep – Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengemukakan, program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan program yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan pemukiman pedesaan yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi warga.

Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi dan pertemuan kecamatan II, PISEW, Selasa (15/10/2019) yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, tahun anggaran 2019, di salah satu rumah makan, Jl. Trunojoyo.

Achmad Fauzi yang memimpin serah terima infrastruktur terbangun kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah menyamakan persepsi dan mendorong program pemerintah daerah.

Sementara, Kepala Dinas PRKP dan Cipta Karya Sumenep, Muhammad Jakfar, melalui Kepala Bidang Perumahan, Benny Irawan, melaporkan sasaran kegiatan PISEW dapat berupa, terbangunnya infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau komoditas unggulan.

Loading...

Misalnya, infrastruktur transportasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri serta infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan pendukung kegiatan pariwisata.

“Selain itu juga meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan,” terangnya.

Untuk lokasi program PISEW tahun anggaran 2019 mencapai 41 desa yang tersebar di 16 kecamatan, baik daratan maupun kepulauan.

Sementara, Pejabat Fungsional Madya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Teddy Kreswanto, berharap program PISEW bermanfaat buat masyarakat.

Hasil evaluasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak ada masalah, pekerjaannya juga baik. “Dari BPKP juga tidak ada persoalan,” tandasnya.

Aset yang dibangun akan diserahkan kepada pemerintah desa dan otomatis menjadi aset pemerintah desa. “Setelah diserahkan maka menjadi tanggung jawab pemerintah desa, yaitu Kelompok Pengguna Pemanfaat (KPP),” pungkasnya.(*)


Penulis : Putri Kuzaifah
Editor : Nurul Hijriyah

Berita PortalMadura Aplikasi Android PortalMadura
Loading...

Komentar