PortalMadura.Com, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, penandatangan Memorandum of Understanding (MOU) antara PT Adiperkasa dengan Proton jangan sampai menjadi pengalihan isu penetapan calon Kapolri serta status tersangka BG oleh KPK. Pasalnya, dari beberapa isu nasional yang terjadi selalu ada kejadian yang seolah ditujukan untuk menutupi isu-isu tersebut.
Menurut Jajat, salah satu permasalahan yang ditinggalkan Jokowi sebelum melakukan lawatan ke luar negeri adalah konflik KPK vs Polri yang hingga kini masih belum selesai. Namun, entah kebetulan atau memang sudah diagendakan sebelumnya, lawatan Presiden Jokowi ke Malaysia ternyata untuk menyaksikan penandatanganan MOU antara Proton dengan PT Adiperkasa. Kehadiran tersebut bisa diindikasikan sebagai dukungan pengembangan ‘Mobnas’ Indonesia oleh Proton.
“Tidak ada yang salah dalam penandatangan MoU tersebut karena para pihak yang terkait merupakan perusahaan swasta. Namun, dengan adanya dukungan dari Jokowi mengenai pengembangan mobnas, secara tidak langsung Jokowi sudah melanggar janji kampanyenya yang ingin mendorong produksi mobnas lewat karya anak bangsa. Saat ini masyarakat sudah terlanjur berharap produk anak bangsa yang akan dijadikan pedoman, seperti mobil Esemka yang dulu digunakan sebagai alat kampanye Jokowi yang kini tidak jelas nasibnya”, tutur Jajat, dalam rilisnya yang diterima Redaksi PortalMadura.Com, Senin (9/2/2015).
“Permasalah konflik KPK dan Polri harusnya menjadi perhatian utama Jokowi, karena segala proses penegakan hukum yang salah satunya adalah pemberantasan korupsi bisa terganggu. Dengan adanya penundaan keputusan yang berlaru-larut semakin menguatkan indikasi jika Jokowi tidak bisa bersikap tegas sebagai kepala pemerintahan. Kita lihat saat ini ketidakmampuan Jokowi untuk menentukan prioritas pemerintahannya membuat polemik bagi bangsa ini.” tutup Jajat.(rls/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
