PortalMadura.Com, Sumenep – Banyaknya guru pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di wilayah Kepulauan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang membolos merupakan tindakan kejahatan intelektual terstruktur.
Pasalnya, selama ini tidak ada tindakan tegas dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.
“Banyaknya guru pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di kepulauan membolos, itu memang fakta, bukan hanya opini masyarakat. Sebab, kami sudah turun langsung ke kepulauan. Kami katakan, ini kejahatan intelektual terstruktur,” ungkap anggota DPKS, Nurul Hamzah, Kamis (10/3/2016).
Ia menilai, hal itu merupakan dampak dari kekurang tegasan Dinas Pendidikan sebagai pemangku kebijakan. Makanya perlu adanya pendekatan secara sistem yang harus dirancang oleh Disdik sebagai pemangku kepentingan agar bisa memutifasi guru yang malas.
“Selama ini Disdik kurang tegas. Sehingga guru seenaknya sendiri tidak mematuhi aturan yang ada,” katanya.
Terkait dengan kesejahteraan para guru yang bertugas di kepulauan, ia menilai sudah bagus, karena setiap guru bisa mendapatkan 3-4 kali gaji setiap bulannya meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang lain.
“Ini perlu kajian khusus bagaimana meningkatkan mental para guru yang bertugas di wilayah Kepulauan, agar tidak tetap seperti sekarang ini,” imbuhnya.
Sementara, kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Ahmad Sadik mengatakan, bahwa Disdik tidak maksimal melakukan penindakan terhadap guru PNS nakal yang bertugas di wilayah Kepulauan, itu tidak benar.
“Karena sudah banyak guru PNS yang mendapatkan sanksi, bahkan ada dua guru yang dipecat karena tidak menaati aturan,” ungkap Ahmad Sadik, kepala Disdik Sumenep. (arifin/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
