Tak Ada Toleransi, Ketua Komisi I DPRD Sumenep Desak Kadisdik Dimutasi

Avatar of PortalMadura.Com
Darul Hasyim Fath
dok. Darul Hasyim Fath

PortalMadura.Com, – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Darul Hasyim Fath mendesak bupati dan wakil bupati setempat segera memindahkan tugaskan (mutasi) Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) setempat.

Desakan politisi PDI Perjuangan ini seiring dengan statement Kadiknas Sumenep, Moh Sadik yang dinilai tanpa mendahulukan fakta yang didasari proses croscek keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM), khususnya di SMAN I Masalembu.

“Tidak ada toleransi, baik saya sebagai Ketua Komisi I maupun politisi PDI Perjuangan, Sadik itu (Kadiknas, red) wajib dimutasi. Saya mendesak agar bupati dan wakil bupati segera bertindak,” tegasnya dengan nada geram, Selasa (12/7/2016) malam.

Statement dimaksud adalah, Kadisdik Sumenep, Moh Sadik menyatakan, bahwa lima orang siswa kelas 10 di SMAN 1 Pulau Masalembu yang dinyatakan tidak naik kelas dalam catatan buku raportnya, karena mereka dinilai memang lemah dalam afektifnya. (baca : Tak Naik Kelas, 5 Siswa SMAN Masalembu Dinilai Lemah Afektif).

Menurut Darul sapaan akrab putra kepulauan Masalembu ini, sebagai pejabat, apalagi dilingkungan dunia pendidikan seharusnya bersikap lebih bijak tidak asal menyampaikan statement. “Saya yakin tidak tahu apa yang terjadi di Masalembu. Jangan menutupi oknum PNS yang bolos hingga berdampak pada siswa,” ucapnya.

Ia menegaskan, legalitas keputusan tidak menaikkan sejumlah siswa dari sudut pandang afektif semata, tanpa menimbang aspek kognitif dan psikomotorik adalah preseden buruk dari praktek pendidikan.

“Lebih-lebih hak budgeter yang melekat pada guru penerima sertifikasi mengabaikan pada tugasnya dengan tanpa logika dari pertimbangan yang sehat (good reason) dan faktual yang bisa dipertanggung jawabkan,” tandasnya.

Sulit di bayangkan bila tenaga pengajar di sekolah guru berstatus PNS kehilangan otoritas ilmiahnya dalam menilai siswa hingga gagal dalam pengambilan keputusan yang objektif. (baca : Tragis! PNS Bolos, Imbas Guru Honorer Beri Nilai Rendah 5 Siswa Tak Naik Kelas).

“Bagi kita, bukan sekedar soal naik kelas dan tidaknya siswa, lebih dari sekedar itu. Kohesi terdekatnya adalah responsibilitas para pengajar yang abai pada tanggung jawabnya,” pungkasnya.(Hartono)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.