PortalMadura.Com, Pamekasan– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur meminta bupati untuk bertindak tegas bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mampu merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara maksimal.
Anggota Komisi III DPRD Pamekasan, Moh. Ali menyampaikan, molornya proyek fisik yang terjadi setiap tahun tidak boleh lagi terjadi pada tahun 2019, tidak ada lagi alasan bagi OPD. Apalagi, APBD tahun 2019 sudah lama disahkan atau didok.
“Tentunya kami berharap agar OPD segera mempercepat realisasinya. Apalagi APBD tahun 2019 sudah didok akhir tahun kemarin. Saya selaku wakil rakyat tidak mau dengar lagi molornya proyek, ” tegasnya, Senin (7/1/2019).
Ketua Fraksi Demokrat itu menambahkan, bupati sebagai pemangku kebijakan harus tegas terhadap kepala OPD dengan menerapkan reward and punishment.
Misalnya, memberikan sanksi berupa pemecatan bagi kepala OPD yang programnya molor, begitu pula sebaliknya memberikan penghargaan kepada Kepala OPD yang melaksanakan programnya dengan baik.
“Dengan demikian, maka OPD akan berlomba-lomba memperbaiki kinernya. OPD yang tidak bisa melaksanakan programnya dengan baik, berarti dia tidak mampu menerjemahkan visi dan misi bupati, ” tegasnya. (Marzukiy/Putri)
