Pelaku Wisata Madura Menjerit, Pemerintah Daerah Diminta Proaktif

Avatar of PortalMadura.com
Pelaku Wisata Madura Menjerit, Pemerintah Daerah Diminta Proaktif
Logo Asidewi (Ist)

PortalMadura.Com, – Para pelaku wisata di Madura, Jawa Timur mulai menjerit menghadapi dampak Covid-19.

Pasca lebaran Idul Fitri yang seharusnya menjadi harapan besar untuk menopang ekonomi para pelaku pariwisata justru dunia wisata semakin buram.

Hal ini disampaikan Ketua (Asosiasi Desa Wisata Indonesia ) Madura Raya, Fadel Abu Aufa, Selasa (26/5/2020).

Pihaknya merasa bahwa pemerintah daerah kurang pro-aktif untuk menangani dampak Covid-19, khususnya pada sektor pariwisata.

“Teman-teman (pelaku wisata) menginformasikan, baru di Kabupaten Pamekasan yang mendapat stimulus dari pemerintah daerah,” katanya.

Para pengelola wisata, khususnya di Kabupaten Sumenep, baik wilayah daratan maupun kepulauan justru belum bisa apa-apa dan tidak ada stimulus dari pemerintah daerah.

“Kita berharap, pemerintah daerah proaktif. Kalau boleh wisata buka prosedurnya seperti apa?. Tetap kita akan ikuti. Tapi, kalau tetap tidak boleh, ya, solusinya mana?,” ujarnya dengan nada geram.

Bahkan, sebagian pengelola wisata merasa aneh dengan sikap pemerintah daerah yang kurang memiliki konsep untuk menghidupi para pengelola wisata, khususnya pada pandemi Covid-19.

“Corona ini sampai kapan?. Kalau gak ada obatnya berarti sampai kapan pun tidak akan hilang. Jika ini yang terjadi, seharusnya sudah ada solusi sehingga tempat wisata ini bisa dibuka kembali. Misalnya, boleh dibuka tapi wajib dengan protokol kesehatan,” jelanya.

Pihaknya mengaku siap melaksanakan petunjuk teknis atau harus apa para pelaku wisata ini sehingga perekonomian juga bisa berjalan seperti sebelumnya.

“Lebih dua bulan terhenti, kita juga tetap kok menanggung banyak setoran. Modal kita ada juga yang ngutang ke bank. Dan bank tidak mau tahu situasi hari ini,” ucapnya.

Fadel Abu Aufa sepakat jika pencegahan Covid-19 perlu dilakukan bersama-sama oleh semua pihak. Namun, saat pusat-pusat ekonomi warga ada yang dibuka, seperti cafe, pusat perbelanjaan tetap jalan dan terjadi kerumunan warga, tapi dibiarkan maka pelaku pariwisata akan bertanya.

“Kenapa dunia usaha pada sektor pariwisata tidak diberikan solusi. Padahal, di lokasi wisata jauh lebih mudah menerapkan aturan protokol kesehatan pada pengunjung,” katanya.

Sementara, ketua Asidewi Sumenep, Syaiful Anwar menyampaikan, pengumuman pemerintah pusat soal new normal dalam usaha pemulihan ekonomi sudah baik.

“Konsep itu kenapa gak menjadi rujukan pemerintah daerah. Masih menunggu apa lagi,” katanya.

Hingga hari ini, pihaknya belum mendapatkan informasi kepastian bagaimana dunia pariwisata bisa hidup kembali di tengah pandemi Covid-19.

“Swasta itu butuh hidup. Gak dapat gaji kalau gak kerja. Soal menjerit, semua pelaku wisata memang menjerit karena hingga hari ini belum ada konsep atau solusi dari pemerintah daerah. Sampai kapan kita seperti ini?,” ujarnya.

Bahkan, koordinasi pasca lebaran idul fitri agar dunia pariwisata bisa bangkit juga tidak ada. “Teman-teman pelaku wisata itu menanggung banyak pekerja. Mereka tidak mendapatkan apa-apa kalau gak kerja,” tandasnya.

Fakta di lapangan, kata dia, sudah terjadi ketimpangan atau sejenis ketidak adilan. “Kami (pelaku wisata) sudah taat dengan aturan. Mereka yang tidak taat kok dibiarkan. Padahal sudah jelas berkerumun. Kalau ingin bukti, cek pusat perbelanjaan dan cafe. Mereka sudah buka kok,” kata Anwar dengan nada heran.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep, Bambang Irianto menegaskan, untuk mencegah penyebaran virus corona dibutuhkan kebersamaan semua pihak.

Maka, untuk memutus mata rantai Covid-19 di Sumenep perlu dilakukan bersama-sama. Hal ini, kata dia, perlu untuk dimaklumi bersama. “Jadi, mohon untuk dimaklumi,” ujarnya, Jumat (22/5/2020).

Pihaknya menyadari jika sifatnya hanya imbauan dan tidak bisa memaksakan kepada semua pengelola wisata di Sumenep. “Kita memang tidak bisa memaksa. Tapi imbauan itu kan mengikat karena situasi. Konsekuensi pasti ada,” tegas Bambang tanpa menyebutkan bentuk konsekuensi dimaksud.

Selengkapnya baca : Pemkab Sumenep Imbau Pengelola Wisata Tak Buka, Jika Memaksa Ada Konsekuensi

(*)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.