PortalMadura. Com, Sumenep – Penguatan nilai kebangsaan dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui pendidikan formal. Peran guru ngaji di tingkat akar rumput juga dianggap penting untuk menjaga persatuan di tengah tantangan sosial, politik, hingga pengaruh global yang kian kompleks.
Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (madura), MH Said Abdullah, di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, De Baghraf Hotel Sumenep, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti guru ngaji dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep dan diawali dengan istighasah untuk keselamatan bangsa yang dipimpin KH. Jumaatun.
Dua narasumber, Amir Syarifuddin dan Slamet Wahedi, mengupas tantangan kebangsaan dari sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Hadir pula dua tenaga ahli MH Said Abdullah, Moh Fauzi dan Slamet Hidayat, yang mendampingi jalannya kegiatan.
Amir Syarifuddin menyoroti pentingnya pemahaman agama yang utuh agar tidak melahirkan sikap ekstrem maupun intoleran. Menurutnya, lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dapat memicu kesalahpahaman dalam memaknai ajaran Islam.
“Kadang ada yang hanya melihat teks, tetapi mengabaikan konteks. Padahal satu ayat bisa memiliki banyak tafsir dan penjelasan. Pemahaman yang sempit berpotensi melahirkan sikap yang justru bertentangan dengan nilai agama itu sendiri,” ujarnya.
Ia menilai tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya berasal dari persoalan ideologi, tetapi juga fanatisme sempit, lemahnya penegakan hukum, serta pengaruh globalisasi yang dapat memengaruhi arah kebijakan suatu negara.
Menurut Amir, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk melihat persoalan secara utuh dan tidak mudah terjebak pada kecurigaan maupun informasi yang hanya menampilkan sisi permukaan.
“Yang tampak di luar belum tentu sama dengan yang terjadi di dalam. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami persoalan secara lebih mendalam,” katanya.
Sementara itu, Slamet Wahedi menekankan bahwa kebangsaan harus menjadi perekat seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun kelompok.
Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun kritik seharusnya disampaikan secara konstruktif tanpa menghilangkan semangat persaudaraan sesama anak bangsa.
“Kalau ada kebijakan yang dianggap keliru, silakan dikritik dan dievaluasi. Itu hak warga negara. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling memusuhi, karena pada dasarnya kita tetap satu bangsa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa nasionalisme yang sehat harus berjalan seiring dengan nilai kemanusiaan. Karena itu, semangat kebangsaan tidak boleh melahirkan sikap yang menutup mata terhadap persoalan kemanusiaan di tingkat nasional maupun global.
Selain itu, Slamet menilai demokrasi akan berjalan baik jika ditopang oleh masyarakat yang memiliki kesadaran dan pendidikan politik yang memadai. Menurutnya, hubungan antara pemimpin dan rakyat harus dibangun melalui pemahaman bersama mengenai tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada pilar terakhir, yakni keadilan sosial dan kesejahteraan, Slamet menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki negara harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap kebijakan pembangunan harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jika tujuan kesejahteraan itu tidak tercapai, maka masyarakat berhak melakukan evaluasi melalui mekanisme demokrasi yang tersedia,” katanya.
Melalui sosialisasi tersebut, para guru ngaji diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.(**)
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News 
WhatsApp Channel 
Telegram Channel 
