PortalMadura.com – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menghadapi babak krusial dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, dengan putusan dijadwalkan pada 30 Juni 2026.
Nadiem secara tegas membantah tudingan jaksa, menekankan bahwa program digitalisasi pendidikan yang ia jalankan merupakan amanat langsung dari Presiden Joko Widodo sejak awal jabatannya pada tahun 2019.
Polemik Sidang Chromebook: Nadiem Bersikukuh Digitalisasi adalah Mandat Presiden
Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada 23 Juni 2026, Nadiem menyampaikan duplik sebagai pembelaan terakhirnya.
Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam kasus pengadaan Chromebook tersebut.
Nadiem mengkritik jaksa yang mengabaikan fakta bahwa mandat digitalisasi pendidikan bukanlah agenda pribadinya, melainkan arahan dari Presiden.
Ia bahkan menyebut dirinya dituntut lebih besar dari seorang teroris, merujuk pada beratnya hukuman yang diminta jaksa.
Presiden Jokowi sendiri, beberapa minggu sebelumnya, secara publik telah mengakui bahwa semua kebijakan Nadiem, termasuk digitalisasi pendidikan, adalah arahan dari Presiden.
Jaksa juga menyoroti peningkatan harta kekayaan Nadiem yang dianggap tidak seimbang dengan penghasilan sahnya.
Sidang putusan yang dinanti-nantikan ini menarik perhatian publik luas dan dijaga oleh 171 personel gabungan.
Komisi III DPR RI melihat Kejaksaan Agung bekerja secara teliti dalam kasus ini, tanpa terpengaruh perdebatan opini di luar ruang pengadilan.
Digitalisasi Pendidikan: Visi Transformasi di Bawah Arahan Jokowi
Digitalisasi pendidikan merupakan visi fundamental yang diusung Nadiem Makarim sejak ia menjabat sebagai Mendikbud pada tahun 2019.
Nadiem percaya teknologi akan secara signifikan memperkuat sektor pendidikan di Indonesia.
Ia diberikan amanah untuk membangun platform teknologi yang membantu kepala sekolah, guru, dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era digital.
Program digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital.
Indonesia bahkan disebut Nadiem sebagai pelopor transformasi sistem pendidikan digital yang menginspirasi negara-negara anggota PBB lainnya.
Merdeka Belajar: Pilar Utama Pembaharuan Kurikulum dan Pengajaran
Inisiatif Merdeka Belajar menjadi pilar utama transformasi pendidikan di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim.
Program ini dicanangkan pada Hari Guru Nasional tahun 2019, dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang bahagia dan bebas dari beban skor semata.
Salah satu kebijakan pokoknya adalah penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik, berdasarkan praktik terbaik tes PISA.
Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) juga diserahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk menentukan bentuk penilaiannya.
Nadiem juga menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi hanya satu halaman, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mengajar dan meningkatkan kompetensi.
Program Kampus Merdeka memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi, memperluas wawasan dan kesiapan kerja.
Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel ini memberdayakan guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
Capaian dan Inovasi di Bawah Kemendikbudristek
Di bawah kepemimpinan Nadiem, Kemendikbudristek meluncurkan berbagai platform digital yang telah digunakan oleh jutaan orang.
Contohnya adalah platform Merdeka Mengajar yang digunakan oleh lebih dari 141.000 sekolah, sementara 1,1 juta pendidik telah menerapkan Kurikulum Merdeka.
Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) telah digunakan oleh 99 persen satuan pendidikan untuk pelaporan dana BOS, dengan nilai Rp 51,67 triliun pada tahun 2022.
Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) juga digunakan oleh 204 ribu satuan pendidikan dengan anggaran senilai Rp 9,5 triliun.
Sejak tahun 2020 hingga 2022, sebanyak 70.579 sekolah formal telah menerima bantuan perangkat teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung digitalisasi.
Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalami perubahan signifikan, dengan penyaluran langsung ke rekening sekolah dan izin penggunaan hingga 50% dana BOS untuk gaji guru honorer, sebagai langkah awal peningkatan kesejahteraan guru.
Tantangan dan Pandemi: Ujian Kepemimpinan Nadiem
Ketika awal menjabat pada Oktober 2019, Nadiem Makarim menghadapi tantangan besar, termasuk persoalan guru yang belum terstandar dan kesejahteraan guru honorer yang masih memprihatinkan.
Mengelola birokrasi kementerian dengan pejabat senior juga menjadi tantangan awal bagi mantan CEO Go-Jek ini.
Pandemi COVID-19 kemudian menghadirkan tantangan terbesar dalam hidupnya sebagai menteri, memaksa percepatan pembelajaran daring yang belum ideal.
Nadiem menyatakan pentingnya kombinasi pembelajaran tatap muka dan teknologi untuk potensi belajar siswa yang luar biasa.
Meskipun demikian, Nadiem senantiasa berpegang pada prinsip “tidak mau melihat ke belakang” dan “lakukan yang terbaik”, mendorong timnya untuk berani membuat gebrakan baru demi masa depan generasi.
Beberapa kritik juga muncul terkait minimnya transparansi dan akuntabilitas anggaran Kemendikbudristek dalam program Merdeka Belajar dari Koalisi Masyarakat Sipil.
Terlepas dari gejolak hukum yang sedang dihadapi, warisan Nadiem Makarim dalam mendorong transformasi digital dan implementasi Merdeka Belajar telah membentuk arah baru bagi pendidikan Indonesia.
Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan Merdeka Belajar, bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi yang merata bagi seluruh rakyat.
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News 
WhatsApp Channel 
Telegram Channel 
