Sumenep, PortalMadura.com – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun 2026. Hingga akhir Juni 2026, capaian pendapatan daerah ini hampir menyentuh separuh dari target tahunan yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, mengungkapkan bahwa realisasi PAD saat ini sudah mencapai Rp166,04 miliar. Angka tersebut setara dengan 49,67 persen dari total target PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp334,30 miliar.

Menurut Ferdiansyah, capaian yang menggembirakan ini merupakan buah dari langkah intensif jajarannya dalam menggali seluruh potensi sumber pendapatan di ujung timur Pulau Madura tersebut.

Intensifkan Pengawasan Pajak Restoran dan PBB

Meski mencatatkan tren positif, Bapenda Sumenep mengakui masih ada beberapa sektor pendapatan yang belum tergarap secara maksimal. Salah satunya adalah sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang realisasinya belum optimal karena masa pembayaran oleh wajib pajak masih terus berjalan.

Untuk mengejar sisa target hingga akhir tahun nanti, Bapenda Sumenep kini memperketat pengawasan. Selain itu, petugas juga melakukan pendekatan persuasif kepada para wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban mereka.

“Kami terus melakukan monitoring. Kebijakan kami contohnya pada wajib pajak restoran yang belum membayar, petugas akan langsung mengingatkan agar mereka segera memenuhi kewajibannya,” tegas Ferdiansyah.

Melihat performa yang meyakinkan ini, Bapenda Sumenep berencana mengajukan revisi target PAD dalam APBD Perubahan 2026 menjadi Rp370 miliar. Usulan kenaikan target ini sengaja dirancang demi memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Kami optimistis target di akhir tahun akan tercapai. Kemandirian fiskal hanya bisa kita capai apabila pendapatan daerah terus ditingkatkan melalui optimalisasi seluruh potensi yang ada,” tambahnya.

DPRD Sumenep Ingatkan Jangan Bebani Rakyat

Rencana kenaikan target PAD ini mendapat respons positif dari legislatif. Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam memacu optimalisasi PAD demi kemandirian fiskal.

Namun, Zainal memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan agar strategi peningkatan pendapatan daerah tersebut tidak menempuh jalur instan yang justru memberatkan perekonomian masyarakat.

Ia menegaskan, Bapenda Sumenep harus lebih jeli memprioritaskan penggalian potensi-potensi baru yang selama ini terabaikan, alih-alih menaikkan nilai pungutan pajak yang sudah ada.

“Masih banyak potensi PAD yang bisa dioptimalkan melalui pengelolaan aset, retribusi, dan inovasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Langkah itu harus dimaksimalkan tanpa menambah beban wajib pajak,” pungkas Zainal.