PortalMadura.Com, Pamekasan – Kabar adanya pungutan liar (Pungli) pembuatan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kantor Kecamatan Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur ternyata bukan isapan jempol belaka. Hal itu dipastikan setelah adanya pengakuan dari Camat Kota Pamekasan, Saudi Rahman, Senin (2/5/2016).
Saudi Rahman berdalih, terjadinya pungli di lingkungan Kantor Kecamatan Kota bukan menjadi kebijakan instansinya. Melainkan, kebijakan oknum petugas untuk meraup keuntungan pribadi.
“Itu sebagai pelajaran bagi saya sebagai camat, paling tidak saya harus meningkatkan pengawasan internal. Ya, kata kasarnya saya kecolongan. Tapi yang jelas, itu di luar institusi kecamatan, yang dilakukan itu an-sich pribadi,” kilahnya.
Sesuai prosedur, setiap orang yang ingin membuat atau mengambil e-KTP harus ada surat keterangan secara berjenjang, mulai dari RT, RW atau kelurahan untuk mengetahui keabsahan bahwa yang bersangkutan benar-benar penduduk setempat.
“Kemudian kecamatan mempunyai kewenangan memberikan surat pengantar atau rekomendasi untuk diajukan ke Dispendukcapil. Jadi, kewenangan kami cukup di pengantar dan rekomendasi. Setelah mendapat surat pengantar tersebut, masyarakat berkewajiban membawa sendiri pengajuan itu ke Capil,” jelasnya.
Tanpa harus melalui orang-orang yang menawarkan jasa menguruskan KTP dengan asumsi sekian hari-sekian hari. “Ya, bahasa kasarnya adalah calo,” imbuhnya.
Dia mengaku sangat menyayangkan terjadinya pungli dimaksud, sebab yang bersangkutan adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah mempunyai gaji tetap setiap bulan.
Jumat kemarin, warga Desa Teja Barat Kecamatan Kota Pamekasan berinisial ND (23) mengaku menjadi korban pungli saat membuat e-KTP. Dia diminta Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu dengan dalih akan mempercepat pembuatan kartu identitas tersebut. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
