PortalMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan penajaman terhadap program-program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini dinilai krusial guna membentengi ekonomi nasional dari hantaman ketidakpastian global dan konflik geopolitik yang kian memanas.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhammad Said Abdullah, menegaskan bahwa pemerintah harus berani menunda proyek atau program yang tidak mendesak. Fokus anggaran sebaiknya dialihkan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.
Fokus pada Program Strategis
Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (12/3/2026), Said Abdullah menyampaikan bahwa penajaman anggaran adalah kunci agar Indonesia tidak terkejut dengan fluktuasi pasar keuangan internasional.
“Tentu kami berharap pemerintah melakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak,” ujar Said. Meski tekanan global meningkat, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Hal ini terlihat dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) periode Januari hingga awal Maret yang masih berada di bawah asumsi makro APBN.
Ia menekankan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia tidak perlu merasa khawatir berlebihan atau menjadi “bangsa kagetan” dalam menghadapi dinamika harga komoditas dunia.
Soroti Kebocoran Subsidi
Selain efisiensi program, DPR juga menyoroti efektivitas penyaluran subsidi. Said mengungkapkan kekhawatirannya terkait tingginya angka inclusion dan exclusion error dalam penyaluran subsidi yang mencapai rentang 60% hingga 80%.
Untuk mengatasi masalah klasik ini, DPR mendorong pemerintah menerapkan sistem verifikasi yang lebih modern dan akurat.
- Digitalisasi Data: Penggunaan identifikasi biometrik untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.
- Target Sasaran: Subsidi harus diprioritaskan bagi masyarakat miskin, sementara alokasi untuk kelompok menengah ke atas dan sektor industri perlu diperketat.
Kondisi Kas Negara Terkini
Berdasarkan data hingga 28 Februari 2026, belanja negara telah menyentuh angka Rp493,8 triliun, atau tumbuh signifikan sebesar 41,9% (yoy). Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun serta transfer ke daerah mencapai Rp147,7 triliun.
Akibat tingginya laju belanja di awal tahun, APBN tercatat mengalami defisit sebesar 0,53% pada Februari 2026. Di sisi lain, harga minyak dunia seperti West Texas Intermediate (WTI) dan Brent terus menunjukkan tren fluktuatif yang tinggi, yang berpotensi memberikan tekanan tambahan pada postur anggaran jika tidak dikelola dengan strategi yang tajam.
DPR berharap pemerintah segera mengambil langkah taktis agar defisit tetap terkendali dan APBN benar-benar menjadi instrumen perlindungan bagi rakyat di tengah badai ekonomi global.
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
