PortalMadura.com- Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran daerah tahun 2026 akan berfokus pada peningkatan kinerja pelayanan publik. Pernyataan itu disampaikan saat memaparkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Senin (6/10/2025).
Dalam paparannya, Bupati Fauzi menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Tema pembangunan tahun depan adalah “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”
“Penyusunan anggaran dilakukan secara realistis, disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas riil daerah. Alokasi anggaran perangkat daerah ditetapkan berdasarkan target kinerja pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan antar-OPD,” tegas Fauzi.
Kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemkab Sumenep menerapkan prinsip money follows program, memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sesuai prioritas pembangunan.
Meski tantangan ekonomi global masih membayangi, Fauzi menyampaikan optimisme terhadap stabilitas ekonomi nasional dan daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 mencapai 4,99 persen dengan inflasi terkendali di 2,37 persen. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumenep tumbuh impresif sebesar 6,46 persen pada kuartal I-2025.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Sumenep memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,03 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp334,3 miliar dan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,68 triliun. Di sisi belanja, anggaran direncanakan mencapai Rp2,21 triliun, mencakup belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer.
Selisih tersebut menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp184,2 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama. Menurut Fauzi, langkah ini menjaga APBD tetap seimbang dan kredibel tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Bupati yang juga politisi PDI Perjuangan ini berharap pembahasan RAPBD 2026 bersama DPRD berjalan lancar dan tepat waktu. “Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami yakin APBD 2026 dapat disahkan sesuai jadwal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumenep,” pungkasnya.
