Bappebti Umumkan Daftar Baru Kripto Legal: Apa Artinya bagi Investor

Bappebti Umumkan Daftar Baru Kripto Legal: Apa Artinya bagi Investor
Daftar Kripto Legal Terbaru (Sumber : Tokocrypto)

PortalMadura.ComSehari sebelum pengawasan aset kripto beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperbarui daftar resmi mata uang kripto yang diakui dan dapat diperdagangkan. Dalam revisi terbaru berdasarkan Peraturan No. 1 Tahun 2025, total 1.396 mata uang kripto dinyatakan legal, termasuk 851 tambahan baru dan 545 aset yang dievaluasi ulang. Perkembangan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem kripto yang aman dan teregulasi.

Menurut Wan Iqbal, CMO Tokocrypto, peraturan yang diperbarui menandakan keseriusan pemerintah dalam membina pasar kripto yang dapat dipercaya. Dimasukkannya aset baru memperluas pilihan yang tersedia bagi pengguna sambil memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan hukum yang ditetapkan. Bappebti menegaskan bahwa revisi tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum, memenuhi tuntutan pasar, dan melindungi pengguna yang terlibat dalam transaksi kripto melalui bursa lokal.

Peraturan baru tersebut mengharuskan platform perdagangan, termasuk Tokocrypto, untuk menyelaraskan penawaran mereka dengan daftar mata uang kripto yang disetujui. Untuk mematuhinya, Tokocrypto menghentikan perdagangan delapan token yang tidak termasuk dalam daftar resmi dan memperkenalkan langkah-langkah seperti fitur “Konversi” untuk membantu pengguna melikuidasi atau mentransfer aset yang terdampak ke dompet pribadi. Hal ini memastikan pengguna tetap dapat mengelola portofolio mereka dengan aman meskipun ada perubahan peraturan.

Meskipun pasar kripto bersifat dinamis, pelaku industri menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan peraturan, khususnya proses persetujuan token baru yang panjang. Penundaan ini sering kali menghalangi platform untuk mengikuti tren global. Tokocrypto dan perwakilan industri lainnya berencana untuk bekerja sama dengan OJK guna menciptakan proses peraturan yang menyeimbangkan respons pasar dengan perlindungan konsumen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.