SURABAYA (PortalMadura) – Ketua Bawaslu RI, Muhammad, mengingatkan agar pengawasan Pemilu Legislatif 2014 betul-betul dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Sebab, Jawa Timur merupakan barometer politik Indonesia.
“Tanpa mendiskreditkan propensi yang lain, Jawa Timur merupakan barometer perpolitikan. Jadi, bila Jawa Timur melakukan atau terjadi sesuatu, maka akan berdampak pada stabilitas nasional,” kata Muhammad, dihadapan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se Madura Raya & Kediri, di Hotel Satelit Surabaya, Senin (16/12/2013).
Meski DKI Jakarta disebut-sebut sebagai barometer Indonesia. Itu karena kebetulan ditempati ibu kota negara. Namun, masih Jawa Timur yang lebih mendominasi perpolitikan di negara ini.
Untuk itu, pengawasan terhadap seluruh tahapan Pileg 2014 perlu dilakukan dengan maksimal. Bila ada masyarakat yang tidak mau memahami atau kurang berpartisipasi dalam proses pesta demokrasi, bukan hanya tanggungjawab pelaksana pemilu.
“Meski tidak menjadi tanggungjawab utama kita untuk menyadarkan pemilih, tetapi bagian dari pengawasan kita yang juga harus melakukan penyadaran,” tegasnya.
Pertanyaannya? Kenapa masyarakat tidak percaya pada penyelenggara pemilu?. Menurut dia, bisa jadi Pengawasan dari Panwaslu tidak maksimal, sehingga pelaksanaan pemilu dinilai tidak demokratis oleh masyarakat.
“Ingat! Panwaslu dengan KPU adalah saudara kembar. Maka, agar demokrasi berjalan dengan baik, maka kehadiran dan peran Panwaslu menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pemilu,” tandasnya.
Ketua Bawaslu RI, Muhammad, hadir dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Hadir dalam acara tersebut, seluruh Panwaslu Se Madura Raya dan Kabupaten Kediri.(htn).
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
